Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Sabtu,17 Oktober 2026. Proses hukum dugaan korupsi dana desa di Desa Cihideunghilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, yang tengah ditangani Polres Kuningan belum sepenuhnya mereda. Belum tuntas penanganan kasus tersebut, warga kembali diguncang oleh persoalan pelik lain. Karut-marut tata kelola ratusan juta rupiah keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cihideunghilir tahun anggaran 2024–2025 yang dinilai sarat ketidakjelasan.
Warga setempat secara tegas menuntut transparansi total atas ratusan juta rupiah aliran dana penyertaan modal yang telah digelontorkan ke BUMDes. Pasalnya, hingga detik ini, pengurus BUMDes bersama Pemerintah Desa Cihideunghilir diduga kuat mangkir dari kewajiban menyusun dan mempublikasikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tata kelola keuangan.
“Bagaimana mungkin dana penyertaan modal sebesar ratusan juta rupiah itu digelontorkan tanpa ada kejelasan bentuk usaha dan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel kepada masyarakat? Ini mencederai semangat keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar salah seorang perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (17/10).
Ketiadaan LPJ ini memicu kecurigaan akut di tengah masyarakat. Warga menilai, mandeknya pelaporan keuangan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang sengaja ditutup-tutupi. Apalagi, situasi ini memperkeruh suasana di desa mengingat proses hukum atas dugaan penyelewengan dana desa di wilayah tersebut masih bergulir di meja penyidik Polres Kuningan.
Menanggapi krisis kepercayaan ini, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Kuningan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) untuk tidak tinggal diam. Kedua instansi pengawas tersebut didesak segera menerjunkan tim auditor guna melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap kesehatan keuangan, aliran dana, dan aset BUMDes Cihideunghilir.
Warga menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi jika pihak berwenang lamban merespons tuntutan transparansi demi menyelamatkan uang rakyat.(Red)
