Kuningan, Jabar – Khatulistiwatipikor.com
Senin, 26 Oktober 2026.Praktik penggalangan dana masyarakat sekolah atau orang tua murid di lingkungan SDN 1 Mekarsari, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, menuai sorotan tajam. Pasalnya, tata kelola keuangan yang dimotori oleh Ketua Komite sekolah diduga kuat mengabaikan prinsip transparansi serta menabrak regulasi yang berlaku terkait larangan pungutan di satuan pendidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pungutan yang dibebankan kepada orang tua murid untuk membiayai proyek pembangunan pagar sekolah saat ini tengah berjalan. Namun, pelaksanaannya diwarnai polemik lantaran dana yang dihimpun dari wali murid tidak pernah dilaporkan kepada pihak sekolah.
Bahkan, saat dikonfirmasi, pihak kepala sekolah setempat secara mengejutkan mengaku sama sekali tidak mengetahui jumlah pasti dana yang telah terkumpul dari orang tua murid. Kepala sekolah juga menyatakan tidak memiliki rujukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dokumen perencanaan terkait kebutuhan pembangunan pagar sekolah yang sedang berdiri tersebut.Kamis,(22/10).
Tindakan tersebut memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan pemerhati pendidikan. Pengelolaan dana sumbangan atau partisipasi masyarakat yang berjalan tanpa koordinasi dan tertutup dinilai mencederai prinsip good governance (tata kelola yang baik) di instansi pendidikan.
Merujuk pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite dilarang keras melakukan pungutan wajib yang dipatok nominal dan tenggat waktunya. Selain itu, segala bentuk penggalangan dana wajib direncanakan bersama pihak sekolah, dimasukkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta wajib transparan dan akuntabel.
Ketidaktahuan kepala sekolah selaku penanggung jawab tertinggi di satuan pendidikan terhadap proyek fisik dan aliran dana yang bersumber dari masyarakat ini dinilai sebagai bentuk pelemahan fungsi kontrol kelembagaan. Hal ini tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kecurigaan publik serta prasangka buruk terhadap integritas pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah.
Merespons polemik ini, publik mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan melalui instansi terkait di tingkat kecamatan (Korwil Pendidikan Cipicung) untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam, memanggil pihak Komite dan Kepala Sekolah SDN 1 Mekarsari, serta mengaudit keterbukaan anggaran pembangunan pagar tersebut demi terciptanya kejelasan dan kepastian hukum.
(Red)
