Kuningan, Jabar – Khatulistiwatipikor.com
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Frontal secara resmi menyerukan aksi demonstrasi akbar yang akan digelar pada Senin, 26 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB di depan Pendopo Bupati Kuningan. Aksi ini digerakkan sebagai bentuk protes keras atas masifnya dugaan penyimpangan dan praktik korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan.
Minggu, 25 Oktober 2026, Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, mengungkapkan bahwa skandal korupsi tata kelola program MBG yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada tahun 2026 telah membongkar jaringan penyimpangan sistematis. Jaringan ini melibatkan unsur internal Badan Gizi Nasional (BGN), oknum swasta pengendali yayasan, mitra pengelola dapur umum, hingga oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di Kabupaten Kuningan sendiri, praktik lancung tersebut diduga kuat telah merusak esensi utama program pemenuhan gizi anak bangsa melalui berbagai modus operandi yang terstruktur.
Temuan Utama Dugaan Pelanggaran di Kabupaten Kuningan:
Pemotongan Biaya Anggaran Per Porsi
Ditemukan adanya yayasan naungan di Kabupaten Kuningan yang meminta setoran ilegal hingga Rp2.000 per porsi (per ompreng) kepada mitra pengelola dapur. Praktik pungutan liar ini secara otomatis menggerus nilai riil makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah.
Kebocoran Anggaran & Mark-down Pangan
Untuk menutupi setoran ilegal, mitra terpaksa melakukan penghematan curang. Pihak BGN sendiri bahkan menemukan kasus di Kuningan di mana anggaran diajukan untuk komoditas pangan premium, namun kualitas yang dikirim ke lapangan diturunkan menjadi kualitas medium atau rendah.
Jual Beli Titik Dapur SPPG
Adanya dugaan manipulasi verifikasi portal mitra di mana hak kelola titik dapur SPPG diperjualbelikan secara komersial kepada investor swasta dengan tarif hingga ratusan juta rupiah per titik, yang hasilnya disinyalir mengalir ke oknum pejabat BGN dalam bentuk mata uang asing.
Markup Harga dan Monopoli Supplier
Mitra pengelola dapur kedapatan menggelembungkan harga bahan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui pembatasan pemasok yang hanya terafiliasi dengan segelintir oknum.
Permainan Selisih Harga Komoditas
Harga komoditas pokok seperti beras, telur, dan lauk-pauk sengaja digelembungkan untuk memanen keuntungan pribadi dari dana virtual account SPPG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melihat carut-marut tersebut, LSM Frontal mendesak Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, untuk mengambil sikap tegas dengan menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG di wilayah Kabupaten Kuningan.
Selain itu, LSM Frontal juga menuntut audit menyeluruh terhadap pihak yayasan, mitra pengelola, hingga Kepala SPPG yang terindikasi terlibat dalam permainan anggaran dan manipulasi laporan keuangan harian, seperti selisih pelaporan harga belanja telur yang dilaporkan Rp26.000/kg padahal harga riil di lapangan hanya Rp22.000/kg.
Melalui aksi damai turun ke jalan ini, LSM Frontal mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kuningan yang pro-rakyat untuk bersama-sama mengawal transparansi dana publik dan menyelamatkan hak gizi anak-anak sekolah dari cengkeraman para koruptor anggaran.” Uha Juhana Ketua LSM FRONTAL
( Red)
