Dugaan Penggunaan Material Tak Ber-SNI, Proyek Revitalisasi TK Tajurbuntu Kuningan Senilai Rp1 Miliar Lebih Disorot

Dugaan Penggunaan Material Tak Ber-SNI, Proyek Revitalisasi TK Tajurbuntu Kuningan Senilai Rp1 Miliar Lebih Disorot

Spread the love

Kuningan,Jabar – Khatulistiwatipikor.com

Pelaksanaan proyek revitalisasi Taman Kanak-Kanak (TK) Tajurbuntu yang terletak di Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, menuai sorotan publik. Proyek dengan nilai anggaran bersumber dari keuangan negara yang mencapai lebih dari Rp1 miliar ini diduga menggunakan material baja ringan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada item pekerjaan rangka atap.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, penggunaan rangka atap baja ringan pada lembaga pendidikan anak usia dini tersebut diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis standar yang diwajibkan. Padahal, material baja ringan memegang peranan krusial sebagai penopang utama struktur bangunan demi menjamin keselamatan dan keamanan para siswa serta tenaga pendidik.

Salah satu pemerhati pembangunan revitalisasi pendidikan di Kabupaten Kuningan menyayangkan adanya dugaan kelalaian atau pengurangan spesifikasi (spek) dalam proyek infrastruktur pendidikan ini.

“Proyek yang menggunakan anggaran publik, terlebih untuk fasilitas pendidikan anak-anak, seharusnya dikerjakan dengan mutu dan kualitas terbaik. Jika benar material baja ringan yang digunakan tidak ber-SNI, ini tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa para siswa,” ujar perwakilan pemerhati. (25/10).

Masyarakat dan berbagai elemen pemantau pembangunan di Kabupaten Kuningan mendesak instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta aparat penegak hukum (APH) atau Inspektorat, untuk segera turun tangan melakukan audit fisik secara menyeluruh terhadap proyek revitalisasi TK Tajurbuntu ini.

Langkah cepat ini dinilai penting guna memastikan apakah pengerjaan proyek telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

Hingga berita ini diturunkan, pihak P2SP kegiatan tersebut maupun pihak Dinas terkait di Kabupaten Kuningan masih dalam upaya konfirmasi untuk memberikan penjelasan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian standar material tersebut.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *