KALIMANTAN – Khatulistiwatipikor.com
Kamis, 15 Oktober 2026. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menjadi ancaman di Kalimantan bukan sekadar bencana musiman, melainkan peringatan serius atas tata kelola lingkungan, integritas politik, dan tanggung jawab kepemimpinan.
Ketika hutan terbakar, lahan gambut mengering, keanekaragaman hayati terancam, dan masyarakat terpapar asap berbahaya, pemerintah tidak cukup hanya mengerahkan petugas pemadam. Akar persoalan harus dibenahi melalui pencegahan dini, pengawasan pemanfaatan lahan, penegakan hukum, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Pandangan tersebut disampaikan Jenderal Bersahaja, yang pernah bertugas di Kalimantan dan kini dikenal sebagai pemerhati keamanan dan ketahanan nasional, ekonomi dan bisnis, futurolog, serta inovator teknologi informasi.
Keprihatinannya muncul setelah menyaksikan sejumlah video kebakaran hutan yang dibagikan masyarakat, termasuk rekaman putranya yang turut membantu pemadaman kebakaran di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, menyelamatkan Kalimantan harus dimulai dengan keberanian mengakui bahwa karhutla bukan hanya persoalan cuaca, melainkan juga berkaitan dengan cara manusia mengelola lahan, mengawasi kegiatan usaha, menetapkan kebijakan, dan menjalankan kekuasaan.
POLITIK UANG dan ANCAMAN TERHADAP KELESTARIAN HUTAN
Dari perspektif ekologi politik, ia menyoroti potensi hubungan antara politik uang dalam pemilihan kepala daerah, konflik kepentingan, dan kebijakan lingkungan yang tidak berpihak pada keberlanjutan.
Biaya politik yang tinggi berpotensi membuka ruang ketergantungan pemimpin terhadap kepentingan pemodal.
Jika pengawasan lemah dan konflik kepentingan tidak dikendalikan, kebijakan tata ruang maupun pemberian izin pemanfaatan lahan berisiko lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keselamatan ekologis.
Karena itu, masyarakat perlu menjadikan rekam jejak calon pemimpin dalam perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan penting dalam pemilihan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima uang ratusan ribu rupiah, tetapi kemudian harus menanggung kerugian akibat bencana yang nilainya mencapai miliaran, bahkan berpotensi triliunan rupiah,” demikian pesan yang ditekankannya.
Ia mengingatkan bahwa pilihan politik tidak berhenti pada pergantian pemimpin. Keputusan tersebut turut menentukan bagaimana hutan dikelola, lahan diawasi, masyarakat adat dilindungi, dan risiko bencana dikendalikan.
GAMBUT KALIMANTAN, KEKAYAAN EKOLOGIS HARUS DIJAGA
Kalimantan memiliki ekosistem gambut tropis yang berperan penting dalam menyimpan karbon, mengatur tata air, dan menopang keanekaragaman hayati. Namun, ketika gambut dikeringkan akibat pembangunan kanal atau perubahan fungsi lahan, risiko kebakaran meningkat.
Api yang merambat ke lapisan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan. Kebakaran tersebut juga dapat menghasilkan asap yang mengancam kesehatan masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi.
Karena itu, pencegahan harus dilakukan sebelum musim kemarau melalui perlindungan gambut, pemulihan tata air, pengawasan kawasan rawan, dan pengendalian kegiatan yang meningkatkan risiko kebakaran.
Menurut Jenderal Bersahaja, pemerintah harus menempatkan perlindungan ekosistem sebagai bagian utama kebijakan pembangunan, bukan sekadar program tambahan setelah bencana terjadi.
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK HARUS DIPERKUAT
Selain pendekatan ilmiah dan teknologi, ia menekankan pentingnya pengetahuan ekologi lokal serta hukum adat masyarakat Dayak dalam menjaga kelestarian hutan.
Hutan, menurutnya, bukan semata-mata komoditas ekonomi, melainkan ruang hidup, sumber penghidupan, identitas budaya, dan warisan bagi generasi berikutnya.
Pengetahuan masyarakat adat dapat memperkuat upaya konservasi apabila disertai pengakuan hak, perlindungan wilayah kelola, dan keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan.
Ia juga menyinggung Brunei Darussalam dan Malaysia, yang berbagi wilayah Pulau Kalimantan, sebagai bahan perbandingan dalam melihat kebijakan pengelolaan lingkungan lintas negara. Namun, evaluasi harus dilakukan berdasarkan data yang terukur, dengan mempertimbangkan perbedaan kebijakan dan kondisi masing-masing wilayah.
LIMA LANGKAH KONKRET MENCEGAH KARHUTLA
Untuk menghentikan siklus kebakaran yang terus berulang, Jenderal Bersahaja menekankan lima langkah strategis.
Pertama, membangun sistem deteksi dini berbasis teknologi. Data satelit, titik panas, kondisi gambut, dan laporan masyarakat perlu diintegrasikan agar indikasi kebakaran segera diverifikasi dan petugas dapat dikerahkan tanpa keterlambatan.
Kedua, melindungi gambut sebelum kemarau. Pemerintah perlu memulihkan tata air, mengendalikan kanal pengeringan, mengawasi kawasan rawan, dan mencegah kegiatan yang meningkatkan risiko kebakaran.
Ketiga, menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Setiap kebakaran harus diselidiki berdasarkan bukti. Kepatuhan perusahaan pemegang konsesi perlu diawasi, sedangkan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Keempat, memberdayakan masyarakat adat dan desa. Masyarakat Dayak dan warga setempat perlu dilibatkan dalam patroli, deteksi dini, dan pemadaman awal, sekaligus memperoleh dukungan untuk mengembangkan usaha berkelanjutan tanpa merusak hutan.
Kelima, mengevaluasi pemimpin berdasarkan hasil. Pemerintah perlu menetapkan target pencegahan, anggaran, penanggung jawab, serta laporan kinerja yang terbuka. Masyarakat pun perlu menolak politik uang dan memilih pemimpin yang memiliki komitmen nyata terhadap keselamatan warga serta kelestarian lingkungan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya personel yang dikerahkan ketika api membesar, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran sejak awal.
PEJABAT HARUS BERTANGGUNGJAWAB SAAT BENCANA
Sorotan berikutnya menyangkut kehadiran dan tanggung jawab pejabat publik ketika karhutla mengancam keselamatan masyarakat.
Ia menilai pemimpin daerah harus mampu memastikan koordinasi penanganan berjalan efektif, sumber daya tersedia, dan kebutuhan warga terdampak menjadi prioritas.
Perjalanan dinas yang tidak mendesak perlu dievaluasi ketika wilayah sedang menghadapi keadaan darurat. Untuk memperkuat akuntabilitas, ia mengusulkan pemanfaatan sistem digital untuk memantau pelaksanaan tugas, penggunaan informasi terbuka atau Open Source Intelligence (OSINT) untuk membantu verifikasi dugaan kelalaian, serta penguatan koordinasi pemerintah pusat apabila kapasitas daerah tidak memadai.
Namun, rekaman media sosial dan informasi digital tidak boleh langsung dijadikan dasar penghukuman tanpa pemeriksaan. Setiap dugaan pelanggaran harus diverifikasi, dikonfirmasi kepada pihak terkait, dan ditangani melalui prosedur hukum yang berlaku.
Dukungan TNI dan Polri juga dapat diperkuat sesuai kewenangan masing-masing, dengan pembagian tanggung jawab dan struktur komando penanganan darurat yang jelas.
Bagi Jenderal Bersahaja, kepemimpinan sejati diuji ketika masyarakat berada dalam keadaan sulit. Pemimpin tidak cukup memberikan pernyataan keprihatinan, tetapi harus memastikan kebijakan, anggaran, personel, dan tindakan lapangan benar-benar melindungi rakyat.
MENYELAMATKAN KALIMANTAN ADALAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA
Karhutla merupakan persoalan yang menyentuh kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, kelestarian flora dan fauna, serta masa depan generasi mendatang. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kerja bersama pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, masyarakat adat, akademisi, dan warga.
Pencegahan harus dijalankan secara terukur dengan target yang jelas, mulai dari penurunan kejadian kebakaran, pemulihan gambut, peningkatan kecepatan respons, hingga penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.
Pesan utamanya tegas: selamatkan gambut sebelum mengering, cegah api sebelum membesar, tindak pelanggar tanpa pandang bulu, dan pastikan setiap pemimpin bertanggung jawab atas hasil kerjanya.
Kalimantan tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari tata kelola yang lemah dan kepentingan jangka pendek. Hutan harus dijaga sebagai sumber kehidupan, bukan sekadar objek eksploitasi.
Di akhir pesannya, Jenderal Bersahaja mengajak masyarakat Kalimantan tetap kuat, menjaga solidaritas, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi krisis ekologis.
“Selamatkan hutan, lindungi masyarakat, dan jaga Kalimantan untuk anak cucu. Masa depan paru-paru Kalimantan ditentukan oleh keberanian kita memperbaiki tata kelola hari ini.”Tegaskan Jenderal Bersahaja, Pernah Bertugas di Kalimantan,Pemerhati Keamanan dan Ketahanan Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Futurolog, serta Inovator Teknologi Informasi.(15/10). (Red)
