Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Pernyataan Nana Barak yang mempertanyakan lambannya penanganan dugaan penyimpangan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Kuningan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan menuai tanggapan kritis.
Bang Irman Chemong menilai, dorongan agar aparat penegak hukum segera menuntaskan perkara memang merupakan hak masyarakat. Namun, desakan tersebut harus tetap berada dalam koridor objektivitas, independensi, dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Ada apa dengan Nana Barak, kok begitu ngebet? Jangan-jangan ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada publik. Kami mendengar isu yang beredar mengenai dugaan adanya permufakatan angka. Jika semua yang menjadi isu itu benar, tentu ini persoalan serius yang harus diklarifikasi,” ujar Bang Irman Jumat (30/10)
Ia menegaskan, pernyataannya bukan untuk menyimpulkan adanya kesepakatan atau transaksi tertentu, melainkan mempertanyakan informasi yang berkembang agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
Bang Irman Chemong bahkan menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya pertemuan ngopi di Kedai WKWK.
“Ingat, kami tahu pernah ada ngopi di Kedai WKWK. Nah, kalau memang tidak ada persoalan apa-apa, silakan dijelaskan secara terbuka konteks pertemuan tersebut. Jangan sampai publik bertanya-tanya dan menghubungkan berbagai informasi yang berkembang,” katanya.
Menurutnya, persoalan dugaan penyimpangan tunjangan DPRD bukan perkara kecil. Karena menyangkut penggunaan uang rakyat, penanganannya harus dikawal secara serius, tetapi tidak boleh diarahkan untuk kepentingan atau agenda pihak tertentu.
- Jangan Sampai Penegakan Hukum Menjadi Komoditas Kepentingan
Bang Irman Chemong juga mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh dijadikan alat untuk membangun opini, menekan institusi penegak hukum, ataupun menciptakan persepsi seolah-olah seseorang atau kelompok tertentu paling berhak menentukan arah penyelesaian perkara.
“Kalau memang ada bukti, serahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau ada dugaan pelanggaran, bongkar berdasarkan fakta. Tetapi jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak yang terlalu bersemangat mendorong suatu perkara karena memiliki kepentingan lain di belakangnya,” tegasnya.
Ia mempertanyakan pula dasar penilaian bahwa Kejari Kuningan telah bekerja tidak profesional hanya karena proses penanganan perkara membutuhkan waktu.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan laporan, tetapi aparat penegak hukum juga wajib bekerja berdasarkan kecukupan data, keterangan, dokumen, serta alat bukti yang relevan.
Persoalan penggunaan SK Bupati dibandingkan Peraturan Bupati, sebagaimana dipersoalkan dalam pemberitaan, juga harus diuji secara menyeluruh berdasarkan regulasi, prosedur pembentukan kebijakan, dokumen penganggaran, dan mekanisme pencairan.
Tidak tepat apabila persoalan administrasi langsung disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi tanpa pembuktian unsur-unsur pidananya.
Kejari Jangan Diintervensi, Publik Berhak Mendapat Kepastian
Bang Irman Chemong menegaskan, pihaknya mendukung pengusutan dugaan penyimpangan tunjangan DPRD sampai tuntas. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi sikap menjaga independensi Kejari Kuningan.
“Jangan sampai aparat penegak hukum justru berada dalam tekanan berbagai kepentingan. Biarkan Kejari bekerja. Kalau memang ditemukan tindak pidana, tindak sesuai hukum. Kalau tidak cukup bukti, jelaskan secara terbuka sesuai ketentuan. Jangan menggiring opini sebelum ada kesimpulan hukum,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar isu dugaan permufakatan angka yang beredar tidak dibiarkan menjadi rumor tanpa kejelasan.
“Kalau memang tidak benar, silakan bantah. Kalau ada informasi atau bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Kami tidak ingin persoalan uang rakyat justru menjadi panggung kepentingan segelintir orang,” pungkas Bang Irman Chemong.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat Kuningan bukan perlombaan siapa paling keras mendesak Kejaksaan, bukan pula siapa paling sering membangun opini di ruang publik.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi yang proporsional, dan penegakan hukum yang bebas dari intervensi maupun kepentingan tersembunyi.
Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Namun, proses hukum juga tidak boleh diperdagangkan menjadi komoditas kepentingan.
(Red)
