Ketua LSM Pelangi Indonesia: Periksa Instruksi, Persetujuan, dan Aliran Uang; Jika Ada Indikasi Korupsi, Usut Sesuai Hukum
Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Ketua LSM Pelangi Indonesia, Yadi Supriyadi, S.E., mendesak aparat penegak hukum (APH) menelusuri secara serius kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi dalam transaksi yang menjadi objek gugatan wanprestasi senilai Rp777,36 juta, yang turut menyeret nama U. Kusmana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, sebagai Tergugat I.
Menurut Yadi, posisi U. Kusmana sebagai Tergugat I perlu dicermati berdasarkan hubungan hukum, peran dalam transaksi, serta bukti yang diajukan dalam perkara. Persoalannya bukan sekadar siapa yang melakukan transaksi secara langsung, melainkan apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam pengambilan keputusan, pemberian instruksi, persetujuan, atau penerimaan manfaat.Kamis ( 29/10/2026 )
“APH jangan hanya melihat siapa yang berada di garis depan transaksi. Periksa secara menyeluruh apakah Tergugat II bertindak sendiri atau ada instruksi, persetujuan, maupun keterlibatan pihak lain. Jika bukti menunjukkan adanya peran Tergugat I, hal itu harus ditelusuri secara objektif. Jangan sampai pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab dan aliran uang justru tidak terjawab,” demikian substansi desakan yang perlu dikonfirmasi kepada Yadi sebelum dijadikan kutipan langsung.
Tergugat I Harus Diperjelas Peran dan Hubungan Hukumnya
Perkara Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Kng di Pengadilan Negeri Kuningan diajukan Rini Megawati terhadap U. Kusmana dan Arif Yudianto, dengan Kepala Disdikbud Kabupaten Kuningan tercantum sebagai turut tergugat.
Nilai transaksi yang disengketakan disebut mencapai Rp777,36 juta. Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp3,418 miliar dan imateriil Rp1 miliar, sehingga total tuntutan ganti rugi mencapai Rp4,418 miliar.
Bagi Yadi, besarnya nilai perkara dan kedudukan para pihak menjadi alasan untuk memastikan seluruh fakta transaksi diperjelas. Namun, besarnya nilai gugatan bukan bukti tindak pidana, dan status sebagai tergugat tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang.
Pertanyaan yang harus dijawab melalui pembuktian ialah: apa peran U. Kusmana dalam transaksi yang disengketakan, apakah terdapat komunikasi atau persetujuan yang relevan, siapa penerima dana, dan bagaimana hubungan hukum antara para pihak?
Pertanyaan tersebut penting untuk menguji dalil gugatan sekaligus memastikan apakah terdapat aspek hukum lain yang patut ditindaklanjuti.
Telusuri Aliran Uang, Jangan Berhenti pada Dalih Formal
Yadi menilai, penelusuran tidak boleh hanya bertumpu pada jabatan formal atau keterangan sepihak. Bukti transfer, rekening penerima, dokumen transaksi, komunikasi antarpihak, serta keterangan saksi perlu diperiksa untuk merekonstruksi peristiwa secara utuh.
“Kalau ditemukan bukti bahwa suatu transaksi dilakukan atas instruksi atau persetujuan pihak lain, peran pihak tersebut harus diperiksa. Siapa yang memerintahkan, siapa yang menyetujui, siapa yang menerima uang, dan siapa yang memperoleh manfaat harus menjadi bagian dari penelusuran,” demikian pokok desakan tersebut.
Penelusuran itu tidak boleh diarahkan untuk memaksakan kesimpulan terhadap seseorang. Sebaliknya, pemeriksaan harus memastikan apakah ada bukti yang menguatkan atau justru membantah dugaan keterlibatan pihak tertentu.
Jika Ada Indikasi Korupsi, APH Jangan Berhenti pada Sengketa Perdata
Yadi menegaskan, gugatan wanprestasi tidak otomatis merupakan perkara korupsi. Sengketa perdata harus diselesaikan berdasarkan hubungan hukum dan pembuktian di pengadilan.
Namun, apabila ditemukan bukti awal mengenai penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan penggunaan anggaran negara atau daerah, atau aliran dana yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, APH perlu menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
“Jangan mencampuradukkan sengketa perdata dengan tindak pidana. Tetapi jangan pula menutup kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum. Jika indikasinya mengarah pada korupsi, APH wajib mendalami. Semua pihak harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan maupun asumsi,” menjadi inti desakan yang perlu dikonfirmasi kepada Yadi.
Jabatan Sekda Bukan Tameng, tetapi Dugaan Juga Bukan Vonis
Menurut Yadi, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pemeriksaan atas bukti yang relevan. Pada saat yang sama, jabatan dan status sebagai tergugat tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah.
Karena itu, Pelangi Indonesia mendorong APH menelaah perkara secara profesional, menelusuri aliran dana apabila memiliki dasar hukum, dan menguji setiap indikasi pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku.
Pesan Yadi jelas: peran U. Kusmana sebagai Tergugat I harus diperjelas melalui bukti, bukan dilindungi oleh asumsi ataupun disudutkan tanpa dasar. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang jabatan.
Red
