Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan perdata terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, di Pengadilan Negeri (PN) Kuningan mendapat sorotan dari LSM Komunitas Rakyat Anti Korupsi dan Pungli (Korakap), Dadang Abdullah.
Sorotan tertuju pada dugaan diperlihatkannya dokumen atau alat bukti milik penggugat kepada pihak tergugat dalam proses mediasi.
Dadang Abdullah menilai, apabila benar dokumen yang diserahkan penggugat secara khusus kepada hakim mediator kemudian diperlihatkan kepada pihak tergugat atau penasihat hukumnya tanpa persetujuan penggugat, persoalan tersebut harus diperiksa secara serius.
“Mediasi bukan tahapan pembuktian perkara. Mediator memiliki tanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan para pihak sesuai ketentuan prosedur mediasi,” ujarnya, Jumat (20/10).
sambung Dadang Abdulah “Jangan sampai ruang mediasi yang seharusnya menjadi tempat mencari solusi perdamaian justru menjadi ruang terbukanya informasi atau dokumen salah satu pihak tanpa persetujuan yang bersangkutan. Prinsip kerahasiaan harus dihormati,” tegas Dadang.
Ia mengingatkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur prinsip kerahasiaan. Pasal 5 mengatur bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Sementara ketentuan kaukus mengharuskan mediator menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan salah satu pihak.
Karena itu, perlu dipastikan apakah dokumen tersebut memang disepakati sebagai bahan perundingan bersama atau merupakan dokumen yang disampaikan secara terbatas kepada mediator dalam kaukus.
JIKA TERBUKTI, HARUS DILAPORKAN KE MA DAN KY
Dadang berpandangan, apabila terbukti ada pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan atau kode etik hakim, pihak yang dirugikan berhak melapor ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY).
“Kalau memang terbukti ada pelanggaran, jangan berhenti pada klarifikasi. Harus ada pemeriksaan sesuai mekanisme hukum dan etik yang berlaku. Hakim juga harus tunduk pada aturan dan kode etik profesinya,” jelasnya
Ia juga menilai penggugat patut mengajukan permohonan kepada Ketua PN Kuningan agar hakim mediator diganti dengan mediator lain apabila terdapat alasan objektif yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas.
PN KUNINGAN DIMINTA KLARIFIKASI
Dadang mendorong PN Kuningan memberikan penjelasan mengenai:
Pertama, Apakah dokumen penggugat diperlihatkan kepada tergugat atas persetujuan penggugat?
Kedua, Apakah dokumen diserahkan dalam pertemuan terpisah / kaukus?
Ketiga, Dalam kapasitas apa hakim mediator memperlihatkan dokumen tersebut?
Keempat, Apakah proses telah memberikan perlindungan yang seimbang kepada kedua belah pihak?
“Integritas peradilan tidak hanya diuji saat putusan, tapi di setiap tahapan, termasuk mediasi,” tutupnya
(Red)
