**JAKARTA** – Ketua Umum Gerakan Masyarakat Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (GERMAS UNGKAP), Ade Julhaidir, CFLE, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar mengusut secara menyeluruh persoalan dugaan penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik.
GERMAS UNGKAP menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang melakukan penyadapan. Hal yang jauh lebih penting adalah mengungkap untuk kepentingan apa penyadapan tersebut dilakukan, siapa yang memberikan perintah, serta kepada siapa hasil penyadapan disampaikan.
“Kapolri harus memberikan penjelasan secara terbuka dan melakukan penyelidikan secara profesional. Publik berhak mengetahui apakah hasil penyadapan tersebut disampaikan kepada pihak tertentu, lembaga negara, atau justru digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan hukum,” tegas Ade Julhaidir.
Menurut Ade, apabila benar terdapat aktivitas penyadapan, maka harus dipastikan apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum, prosedur, dan kewenangan yang sah. Penyadapan merupakan tindakan serius yang berkaitan dengan privasi, hak warga negara, serta keamanan negara.
GERMAS UNGKAP juga meminta agar dilakukan penelusuran terhadap alur informasi hasil penyadapan, termasuk siapa penerima, bagaimana informasi tersebut digunakan, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi informasi sepotong-sepotong. Jika memang ada penyadapan, harus jelas siapa yang memerintahkan, siapa pelaksananya, ke mana hasilnya diserahkan, dan untuk tujuan apa informasi tersebut digunakan,” lanjutnya.
Ade Julhaidir menegaskan bahwa GERMAS UNGKAP tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun. Namun, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal penting agar tidak muncul spekulasi liar yang dapat memperkeruh situasi nasional.
GERMAS UNGKAP meminta Kapolri memastikan proses penelusuran berjalan independen, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
**”Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab. Rakyat berhak mendapatkan kebenaran, bukan sekadar pernyataan tanpa kejelasan,” tutup Ade Julhaidir.**
**GERMAS UNGKAP**
*Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik*
**Suarakan Kebenaran!**
Perkembangan penting: Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi penerima akhir (end user) hasil penyadapan. Laporan harian dan analisis juga disebut diteruskan melalui pejabat terkait. Seluruhnya masih merupakan materi penyidikan.
Karena itu, tuntutan GERMAS UNGKAP dapat dipertegas: bukan hanya siapa penerima akhirnya, tetapi apakah hasil penyadapan pernah diteruskan kepada pihak lain, untuk kepentingan apa, dan bagaimana penggunaannya.
(Tim B)
