Manap Suharnap Desak Aparat Telusuri Pemasok, Pengendali, hingga Dugaan Bekingan
KUNINGAN — Ketua GIBAS Resort Kuningan, Manap Suharnap, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri dalam memberantas narkoba dan peredaran obat keras golongan G, seperti Tramadol, Hexymer, dan jenis lainnya. Ia menegaskan, upaya pemberantasan harus dilakukan secara menyeluruh, tegas, dan tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung penuh langkah Kapolri beserta jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Kuningan dalam memberantas narkoba serta peredaran obat keras golongan G. Jangan berhenti pada penjual di lapangan, tetapi telusuri juga pemasok, pengendali, dan siapa pun yang terbukti melindungi aktivitas ilegal tersebut,” tegas Manap.
Melalui Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), tim investigasi yang dikoordinasi Manap mengaku menemukan sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi penjualan obat keras golongan G di Kecamatan Cidahu, Kalimanggis, Darma, Jalaksana, Cilimus, Cibingbin, Cibeureum, Ciawi, Lebakwangi, dan Cigugur.
FORMASI mendesak aparat menindaklanjuti temuan tersebut melalui penyelidikan mendalam, termasuk menelusuri sumber pasokan dan jalur distribusi untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga mengendalikan peredaran.
Manap juga menyebut adanya informasi mengenai seorang berinisial U, yang disebut berasal dari Aceh dan diduga terkait dengan pengendalian peredaran. Selain itu, muncul dugaan adanya pihak kuat yang memberikan perlindungan. Informasi tersebut masih perlu diverifikasi dan dibuktikan melalui proses hukum.
“Kami mendukung penuh langkah Kapolri untuk memberantas siapa pun yang terbukti menjadi beking narkoba. Hukum harus ditegakkan tanpa melihat jabatan, kekuatan, ataupun latar belakang seseorang,” tegasnya.
Manap menyatakan, GIBAS bersama organisasi masyarakat dan LSM yang tergabung dalam FORMASI siap bersinergi dengan aparat serta masyarakat untuk memerangi peredaran obat keras ilegal. Ia mendorong agar laporan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
Bagi FORMASI, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Dugaan peredaran obat keras di sepuluh kecamatan tersebut perlu ditelusuri secara serius agar pihak yang terbukti melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Kini, publik menanti langkah konkret aparat: tindak lanjuti temuan, ungkap jalur distribusi, dan proses siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu.(red)
