Kuningan — Khatulistiwatipikor.com
Rencana Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk menerapkan sistem pemungutan suara digital (Pilkades digital) di 199 desa pada Pilkades Serentak 2027 menuai sorotan tajam. Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) mendesak pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru mengejar modernisasi tanpa memastikan kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, hingga perlindungan hak pilih masyarakat secara matang.
Ketua FORMASI, Manap Suharnap, menegaskan bahwa penerapan teknologi dalam proses demokrasi tingkat desa harus didasari oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar uji coba atau pencapaian administratif semata.
“Jangan sampai ketika sistem berjalan lancar, pemerintah mengklaim keberhasilan digitalisasi. Tetapi ketika terjadi error dan hasil pemilihan dipersoalkan, masyarakat justru dibiarkan menanggung akibatnya. Demokrasi tidak boleh bergantung pada kestabilan sinyal semata,” ujar Manap di Kuningan.Kamis (5/10).
Dalam catatan kritisnya, FORMASI menyoroti empat persoalan mendasar yang wajib diselesaikan oleh DPMD Kabupaten Kuningan sebelum kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh
“Pemerintah harus memetakan literasi digital di 199 desa, khususnya bagi kelompok rentan dan lanjut usia (lansia) yang selama ini terbiasa dengan sistem pencoblosan manual. Pendampingan petugas di bilik suara juga harus diawasi ketat agar tidak mencederai asas kerahasiaan dan independensi pemilih.
Mengingat kondisi geografis dan kestabilan jaringan internet di setiap desa yang beragam, DPMD wajib menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) darurat serta metode alternatif yang jelas apabila terjadi pemadaman listrik, gangguan jaringan, atau kegagalan server di hari pemilihan. Publik berhak mengetahui apakah aplikasi pemungutan suara yang akan digunakan telah melalui uji kelaikan, audit keamanan siber (cybersecurity audit), dan memiliki sertifikasi resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang (seperti BSSN atau lembaga independen terakreditasi) guna menjamin sistem bebas dari celah peretasan atau manipulasi.
Harus ada kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab hukum dan teknis antara penyedia aplikasi, pengelola server, pemerintah daerah, hingga panitia Pilkades apabila terjadi sengketa hasil pemilihan. Rekam jejak digital (audit trail) yang transparan mutlak diperlukan untuk menjaga legitimasi pemimpin desa yang terpilih,”terangkan Mantap Suharnap
Menambahkan ketua Formasi, oleh karena itu, FORMASI mendesak DPMD Kabupaten Kuningan untuk membuka hasil pemetaan kesiapan 199 desa secara transparan kepada publik serta melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam uji coba dan simulasi yang sesungguhnya.
“Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan rakyat, bukan menjadi sumber persoalan baru dalam pelaksanaan demokrasi desa,” pungkas Manap Suharnap
(Red)
