Mediasi Perkara di PN Kuningan Disorot, FORMASI Sebut Ada Klaim Instruksi Eks Kadisdik yang Kini Menjabat Sekda

Mediasi Perkara di PN Kuningan Disorot, FORMASI Sebut Ada Klaim Instruksi Eks Kadisdik yang Kini Menjabat Sekda

Spread the love

 

Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kuningan pada Rabu, 4 November 2026, menjadi sorotan Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) dan LSM Pelangi Indonesia.

Ketua FORMASI, Manap Suharnap, bersama Ketua LSM Pelangi Indonesia, Yadi Supriadi, mengaku memperoleh informasi terkait jalannya mediasi tersebut.

Menurut mereka, dalam proses mediasi, Tergugat II Arif Yudiyanto (Yudi) menyampaikan keterangan yang mengaitkan aktivitas peminjaman yang menjadi pokok perkara dengan instruksi dari Tergugat I, Uu Kusmana, saat masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

Informasi lain yang disampaikan keduanya, dalam mediasi tersebut sempat mengemuka wacana kesepakatan pembayaran utang yang akan dibebankan kepada Dinas Pendidikan.

“Persoalan ini bukan sekadar pinjam-meminjam antarindividu, tapi sudah menyentuh pertanyaan tentang tanggung jawab kelembagaan,” ujar Manap saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).

SOROTAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA ANGGARAN

FORMASI dan LSM Pelangi menilai keterangan tersebut perlu ditelusuri secara transparan. Terlebih, Uu Kusmana saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan.

Manap menegaskan, publik berhak mengetahui proses peminjaman itu, untuk kepentingan apa uang digunakan, serta atas dasar apa kewajiban pembayaran kemudian diarahkan kepada Dinas Pendidikan.

Senada, Yadi Supriadi menyoroti aspek pertanggungjawaban keuangan daerah. Menurutnya, jika benar pembayaran utang dibebankan kepada Dinas Pendidikan, harus ada kejelasan dasar hukum, mekanisme administrasi, dan sumber anggarannya.

Dalam perspektif PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran di perangkat daerah yang dipimpinnya.

Sementara bendahara pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang sesuai mekanisme.

“Aliran dana ke rekening bendahara tidak serta-merta menghapus tanggung jawab PA. Bentuk dan kadar tanggung jawab masing-masing harus diuji berdasarkan dokumen, kewenangan, dan bukti keterlibatan,” jelas Yadi.

Ia menambahkan, kesepakatan damai para pihak dalam perkara perdata tidak otomatis menjadi dasar hukum untuk menggunakan APBD. Penggunaan APBD harus memiliki dasar hukum, prosedur, dan dokumen pertanggungjawaban yang sah.
Minta Keterbukaan dan Audit
Karena itu, FORMASI dan LSM Pelangi meminta penjelasan resmi terkait beberapa poin.

Pertama, Benarkah ada instruksi dari Uu Kusmana saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan terkait aktivitas peminjaman tersebut?

Kedua, Siapa pihak yang melakukan peminjaman dan siapa yang menerima serta mengelola uang?

Ketiga, Apa dasar administrasi dan hukum transaksi tersebut?
Keempat, Mengapa pembayaran utang disepakati dibebankan kepada Dinas Pendidikan?

Kelima, Apakah akan menggunakan APBD dan dari pos mana sumbernya?
Keenam, Siapa yang bertanggung jawab atas proses peminjaman hingga kesepakatan pembayaran?

Mendorong Inspektorat Kabupaten Kuningan untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Perlu diketahui, proses mediasi di pengadilan bersifat tertutup dan rahasia sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Informasi dalam berita ini merupakan keterangan dari FORMASI dan LSM Pelangi Indonesia berdasarkan informasi yang mereka peroleh terkait mediasi, bukan pernyataan resmi dari mediator atau PN Kuningan.

Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada Uu Kusmana selaku Sekda Kabupaten Kuningan, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, dan Humas PN Kuningan masih dilakukan.
(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *