Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Dugaan skandal yang menyeret seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial AS di Kabupaten Kuningan masih menjadi sorotan tajam publik. Kasus ini menuai perhatian luas karena yang bersangkutan merupakan tenaga pendidik di Kecamatan Luragung, pernah meraih penghargaan Man Of The Year 2025 sebagai tokoh muda inspiratif di wilayah III Cirebon, serta menjabat sebagai Wakil Bendahara Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jawa Barat.
Di tengah masifnya perbincangan di berbagai ruang publik, Ketua Formasi, Manaf Suharnap, mengajak masyarakat Kabupaten Kuningan untuk menyikapi isu ini secara bijak. Ia menekankan pentingnya menunggu klarifikasi resmi serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Menanggapi aspek penegakan hukum internal kepegawaian, kasus dugaan pelanggaran etika dan moral yang melibatkan aparatur pemerintah tidak boleh dipandang sebelah mata.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur secara ketat melalui regulasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Merujuk pada ketentuan disiplin PPPK, setiap pegawai terikat dengan kewajiban untuk menaati nilai dasar, kode etik, serta larangan tertentu, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Apabila seorang PPPK terbukti melakukan pelanggaran disiplin, terutama yang mencakup perbuatan asusila, pelanggaran norma kesusilaan, atau tindakan yang menimbulkan dampak negatif dan mencoreng marwah instansi/korps, maka pihak berwenang wajib memprosesnya melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif.
Sanksi atau hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terbagi ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat fatalitas pelanggaran.
Hukuman disiplin ringan (berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis), hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, yang dapat berujung pada pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHPK) secara tidak hormat apabila pelanggaran tersebut dinilai menurunkan kehormatan martabat negara, pemerintah, atau profesi tenaga pendidik.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses penelusuran fakta kepada instansi atau lembaga berwenang agar regulasi dan sanksi dapat ditegakkan secara adil dan transparan sesuai koridor hukum yang berlaku,” pungkas Manaf.Rabu,4 November 2026
(Red)
