Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Dunia pendidikan kembali diuji dengan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara atau lembaga. Berdasarkan informasi dan temuan di lapangan, kendaraan operasional salah satu SMK NEGERI dikabupaten Kuningan yang dibeli menggunakan keuangan sekolah diduga kuat dikuasai secara pribadi oleh oknum Kepala Sekolah dan tidak berada di lingkungan sekolah sebagaimana mestinya.
Kendaraan roda empat jenis SUV Merek Mitsubishi Xpander dengan nomor polisi E 1823 ZR yang seharusnya menjadi sarana penunjang mobilitas kedinasan serta kepentingan operasional lembaga pendidikan, justru jarang terlihat di sekolah. Berdasarkan pemantauan, kendaraan tersebut diduga kerap digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga kepala sekolah.
Menurut sumber yang dapat dipercaya, selaku pihak yang peduli terhadap transparansi pengelolaan aset pendidikan, menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini.
“Kendaraan operasional sekolah dibeli dari dana yang bersumber dari keuangan sekolah, baik dari anggaran publik maupun partisipasi masyarakat yang peruntukannya mutlak untuk mendukung kegiatan operasional kedinasan sekolah. Sangat disayangkan jika fasilitas tersebut justru dikuasai secara pribadi dan tidak berada di tempat tugasnya,” ujarnya.(30/10).
Tindakan menguasai aset lembaga untuk kepentingan pribadi ini tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan aturan yang berlaku, penyalahgunaan fasilitas jabatan atau lembaga untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat bagi aparatur/pejabat pengelola, bahkan dapat berujung pada ranah hukum jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang.
Sehubungan dengan dugaan pelanggaran tersebut, mendesak agar pihak Inspektorat Daerah / Dinas Pendidikan segera turun tangan untuk melakukan audit investigasi terhadap status penguasaan dan keberadaan kendaraan operasional tersebut.
Oknum Kepala Sekolah yang bersangkutan memberikan klarifikasi secara terbuka serta segera mengembalikan kendaraan operasional ke lingkungan sekolah agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Penegak hukum atau instansi berwenang menindaklanjuti temuan ini apabila terbukti adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau kerugian lembaga.
Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Publik berharap agar instansi terkait tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas demi menegakkan aturan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
(Red)
