Kasus Dugaan Korupsi Pengelolaan Keuangan BUMDesma Sindang Agung “Milyaran Rupiah” Menambah Daftar UPK/BUMDesma Bermasalah di Kabupaten Kuningan

Kasus Dugaan Korupsi Pengelolaan Keuangan BUMDesma Sindang Agung “Milyaran Rupiah” Menambah Daftar UPK/BUMDesma Bermasalah di Kabupaten Kuningan

Spread the love

Kuningan,Jabar- Khatulistiwatipikor.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan kembali membuktikan komitmen dan langkah tegasnya dalam penegakan hukum serta penyelamatan keuangan negara. Pada Selasa, 27 Oktober 2026, Kejari Kuningan secara resmi menetapkan dan menahan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan Sindang Agung.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.Hum., melalui jajaran penyidik menyampaikan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.

Adapun ketiga tersangka yang diamankan merupakan pengurus inti dari badan usaha tersebut, yaitu:

Inisial (R) selaku Ketua / Direktur,

Inisial (IS )selaku Sekretaris merangkap bendahara

Inisial (US) selaku Bendahara.

MODUS OPERANDI dan KERUGIAN NEGARA

Berdasarkan hasil penyidikan, modus operandi yang dijalankan para tersangka melibatkan penyimpangan dalam sejumlah kegiatan pencairan dana pinjaman modal yang semestinya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat usaha di Kecamatan Sindang Agung. Praktik penyimpangan tata kelola keuangan lembaga ini berlangsung secara sistematis sejak tahun 2016 hingga tahun 2025.

Akibat perbuatan curang para pengurus tersebut, audit dan penghitungan kerugian keuangan negara mencatat angka fantastis mencapai Rp1.180.000.000 (Satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah).

LANGKAH HUKUM SELANJUTNYA

Saat ini, ketiga tersangka telah resmi diamankan oleh pihak berwenang guna menjalani serangkaian proses hukum lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menjalani proses persidangan dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum.

Kejaksaan Negeri Kuningan menegaskan akan terus mengawal penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan, khususnya dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik dan aset desa di wilayah Kabupaten Kuningan agar terbebas dari praktik korupsi.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *