
Kuningan, Khatulistiwatipikor.com
Rabu,28 Oktober 2026. Isu dugaan penggunaan material yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) serta sikap tertutup dari pihak Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dalam proyek revitalisasi TK Tajurbuntu, Kabupaten Kuningan, menuai sorotan tajam. Proyek yang digelontorkan dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah ini dinilai mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan data dan temuan di lapangan, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan proyek revitalisasi fasilitas pendidikan ini:
Pertama. Urgensi transparansi dan peran P2SP
Program revitalisasi satuan pendidikan, baik tingkat TK, SD, maupun SMP yang melibatkan P2SP umumnya menggunakan skema swakelola. Dalam skema ini, pihak sekolah bersama panitia setempat diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola serta melaksanakan pembangunan secara mandiri.
Kendati demikian, sikap tertutup atau keengganan pihak P2SP untuk bersikap kooperatif saat dikonfirmasi oleh awak media maupun lembaga sosial kontrol sangat disayangkan. Tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi kunci utama akuntabilitas anggaran negara agar terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Kedua. Standar kualitas dan spesifikasi material (SNI)
Penggunaan material bangunan yang tidak ber-SNI, seperti besi, semen, atau komponen baja ringan pada fasilitas pendidikan merupakan ancaman serius yang membahayakan keselamatan jangka panjang bagi anak-anak didik dan tenaga pendidik.
Oleh karena itu, peran pengawasan teknis dari konsultan perencana, konsultan pengawas, serta dinas terkait sangat dibutuhkan guna memastikan seluruh spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) benar-benar dipatuhi oleh pelaksana di lapangan.
Dan yang keempat. Langkah pengawasan lanjutan dan audit lapangan
Menanggapi polemik ini, berbagai pihak mendesak instansi berwenang seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Inspektorat Daerah, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan melakukan audit fisik dan investigasi lapangan secara transparan.
Langkah ini penting diambil guna memberikan ruang klarifikasi bagi publik, sehingga tidak terjadi prasangka negatif yang berkepanjangan. Di sisi lain, hal ini juga memberikan kesempatan yang adil bagi P2SP untuk membuktikan bahwa seluruh proses pengerjaan proyek telah berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan hukum yang ditetapkan.
(Red)
