Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Kebijakan penggalangan dana dengan dalih sumbangan pembangunan pagar sekolah sebesar Rp150.000 per siswa di SDN 1 Mekarsari, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, memicu gelombang kritik tajam. Alih-alih membela diri ketua komite Sekolah yang menyebut bahwa peraturan larangan pungutan tidak tepat dengan kondisi di lapangan justru dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap regulasi hukum nasional.
Pernyataan tersebut menuai kecaman luas karena dinilai menyesatkan, tidak pantas, dan berpotensi melegitimasi pelanggaran terhadap aturan resmi pemerintah pusat terkait larangan pungutan liar di satuan pendidikan dasar.
Polemik ini bermula ketika awak media mengonfirmasi pungutan biaya pembangunan pagar depan sekolah sebesar Rp150.000 per siswa. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite SDN 1 Mekarsari, Cecep, berdalih bahwa langkah yang diambil merupakan bentuk tanggung jawab untuk menutupi kebutuhan sekolah yang tidak tercover oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Kamis,(22/10).
Cecep mengeklaim bahwa dirinya hanya sedang menjalankan amanah dari pihak sekolah dan masyarakat, serta bersikeras bahwa komite memiliki kewenangan penuh untuk menggalang dana demi memenuhi kebutuhan operasional maupun fasilitas fisik sekolah.
Praktik ini dinilai mengaburkan batas tegas antara “sumbangan” dan “pungutan” yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (seperti Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah).
Sumbangan pendidikan sifatnya sukarela, tidak ditentukan jumlahnya, dan tidak ditentukan batas waktu pembayarannya. Jika nominal dan tenggat waktunya dipatok (misalnya Rp150.000 per siswa), maka hal tersebut berubah status menjadi pungutan wajib.
Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (SD/SMP Negeri) dilarang keras memungut biaya dari peserta didik, orang tua, atau walinya yang bersifat mengikat.
Pernyataan bahwa aturan larangan pungutan “tidak tepat di lapangan” mencerminkan lemahnya kepatuhan hukum dan berisiko menciptakan preseden buruk bagi tata kelola pendidikan di Kabupaten Kuningan.
Merespons polemik ini, para pemerhati pendidikan dan masyarakat mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam. Pembiaran terhadap logika “aturan tidak relevan” dikhawatirkan akan memicu fenomena serupa di sekolah-sekolah lain, memberatkan orang tua siswa, dan mencederai prinsip pendidikan gratis yang berkeadilan.(Red)
