Kunungan – Khatulistiwatipikor.com
Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuningan patut didukung sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Namun, menurutnya, dukungan terhadap program tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan ketat terhadap anggaran pembangunan untuk mencegah potensi kebocoran maupun penyimpangan.
Manap menilai, tujuan program Sekolah Rakyat sangat positif karena membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang lebih layak. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran pembangunan harus diikuti transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Programnya bagus dan patut kita dukung. Akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu merupakan langkah positif. Tetapi, jangan sampai kita hanya membicarakan manfaat pendidikannya, sementara pengelolaan anggaran pembangunannya luput dari pengawasan,” ujar Manap.
Ia menegaskan bahwa status Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) membuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara menjadi hal yang sangat penting.
Menurut Manap, potensi penyimpangan dalam proyek pembangunan pemerintah harus diantisipasi sejak awal. Namun, ia menekankan bahwa dugaan penyimpangan tidak boleh disimpulkan tanpa data, bukti, dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
“Yang saya tekankan adalah pentingnya pencegahan. Jangan sampai ada kebocoran anggaran dalam pembangunan Sekolah Rakyat, baik akibat lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak, maupun praktik lain yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ini merupakan peringatan agar pengawasan diperketat, bukan tuduhan bahwa penyimpangan sudah terjadi,” tegasnya.
Manap mendorong agar pengawasan mencakup kesesuaian nilai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, progres fisik, hingga pembayaran berdasarkan pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan.
Ia juga meminta instansi yang memiliki kewenangan untuk memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan. Jika dalam proses pengawasan ditemukan indikasi penyimpangan, menurut Manap, temuan tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan yang objektif dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.
“Kalau ada indikasi penyimpangan, harus jelas sumber informasinya, apa bukti pendukungnya, siapa yang memiliki kewenangan, dan bagaimana hasil pemeriksaannya. Jangan membuat tuduhan tanpa dasar, tetapi juga jangan mengabaikan indikasi yang memang layak diperiksa,” katanya.
Terkait tanggung jawab pengelolaan proyek, Manap menilai perlu ada kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, pengawas teknis, dan pihak lain yang terlibat. Menurutnya, penilaian terhadap tanggung jawab masing-masing pihak harus didasarkan pada dokumen anggaran, kontrak, serta kewenangan formalnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan akan membantu masyarakat menjalankan fungsi pengawasan publik. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah proyek selesai, tetapi juga sejak tahap perencanaan hingga bangunan diserahterimakan.
“FORMASI mendukung tujuan pendidikan gratis bagi masyarakat. Yang harus kita jaga adalah agar pelaksanaannya benar-benar bersih, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai program yang bertujuan membantu masyarakat justru kehilangan manfaat optimal karena persoalan tata kelola anggaran,” ungkapnya.
Manap menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan atau besarnya anggaran yang terserap. Keberhasilan harus tercermin dari kualitas fasilitas pendidikan, manfaat nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
“Prinsipnya sederhana !. Dukung programnya, awasi anggarannya, periksa kualitas bangunannya, dan tindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan berdasarkan bukti. Uang negara adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Ketua FORMASI tersebut.
(Red)
