KUNINGAN – Khatulistiwatipikor.com
Kamis, 22 Oktober 2026. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan diduga kuat telah disulap menjadi kantong parkir ilegal bagi kendaraan para siswa SMKN 3 Kuningan. Alih fungsi fasilitas negara yang dilakukan secara semena-mena ini tidak hanya merusak wibawa institusi pemerintah, tetapi juga berpotensi menyeret oknum birokrat ke dalam pusaran korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Alih-alih steril dari kepentingan pihak luar demi menjaga kualitas pelayanan publik, halaman dan area perkantoran instansi strategis tersebut justru dikelola secara komersial sebagai pasilitas kendaraan pelajar setiap hari. Praktik lancung ini memunculkan pertanyaan besar: siapa dalang di balik pembiaran ini? Apakah ada “setoran” atau restribusi siluman yang mengalir ke kantong oknum internal UPTD PUTR?
Tindakan ini jelas bukan sekadar pelanggaran ketertiban umum biasa, melainkan pelanggaran hukum berat terhadap regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, aset pemerintah mutlak hanya boleh digunakan untuk menunjang tugas kedinasan. Membiarkan fasilitas negara dikomersialkan atau dimanfaatkan pihak luar tanpa mekanisme Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah bentuk perampokan aset negara secara sistematis.
Lebih jauh lagi, aktivitas penarikan retribusi parkir di luar ketentuan resmi instansi berwenang (Dinas Perhubungan) di lingkungan kantor pemerintah ini berbau kental aroma Pungutan Liar (Pungli) dan pemerasan terselubung. Hal ini secara telak menantang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Pungutan Liar.
Merespons bobroknya pengawasan di instansi teknis tersebut, desakan keras kini dialamatkan kepada Inspektorat Kabupaten Kuningan untuk segera menerjunkan tim investigasi, memeriksa kepala UPTD PUTR, dan membongkar aliran dana serta motif di balik pembiaran parkir liar ini.
Bupati Kuningan agar memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum pejabat yang terbukti melindungi atau memfasilitasi alih fungsi aset negara untuk kepentingan segelintir pihak.
Pihak Manajemen SMKN 3 Kuningan agar segera bertanggung jawab menertibkan para siswanya dan tidak lepas tangan atas kekacauan yang ditimbulkan di fasilitas instansi pemerintah lain.
Jika pembiaran ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin publik akan melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum (APH) atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara. Kantor pemerintah digaji oleh uang rakyat, bukan untuk dijadikan lahan bisnis parkir eceran!
(Red)
