Diduga Lakukan Pengancaman Pembunuhan di Hadapan Aparat, Oknum Anggota Pokja Wartawan Resmi Dipolisikan

Diduga Lakukan Pengancaman Pembunuhan di Hadapan Aparat, Oknum Anggota Pokja Wartawan Resmi Dipolisikan

Spread the love

KUNINGAN – Khatulistiwatipikor.com

22 Oktober 2026. Dunia jurnalistik Kabupaten Kuningan diguncang oleh insiden dugaan pelanggaran hukum dan etika profesi yang mencoreng marwah insan pers. Seorang oknum wartawan berinisial IP, anggota Kelompok Kerja (Pokja) wartawan, resmi dilaporkan ke Unit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Kuningan, Rabu (21/10/2026).

Langkah hukum ini diambil oleh korban berinisial R menyusul tindakan intimidasi dan dugaan ancaman pembunuhan yang dilontarkan oleh terlapor. Korban menyatakan bahwa perkataan tersebut telah menimbulkan rasa tidak aman, teror psikologis, serta ancaman serius terhadap keselamatan jiwanya.

“Dugaan tindakan intimidasi yang dilayangkan pelaku dinilai telah melampaui batas kewajaran, melanggar hukum pidana berat, serta mencoreng martabat mulia insan pers secara institusional,” ujar korban usai melakukan pelaporan di Mapolres Kuningan.

Ironisnya, aksi tercela tersebut tidak dilakukan di tempat tersembunyi, melainkan disampaikan secara terang-terangan di tengah forum audiensi resmi. Forum tersebut turut dihadiri langsung oleh Kasatreskrim Polres Kuningan, dan aparat kepolisian lainnya, serta puluhan jurnalis dari berbagai media massa. Keberanian pelaku melontarkan ancaman di hadapan aparat penegak hukum dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap marwah institusi kepolisian sekaligus pengabaian total terhadap etika dasar jurnalistik.

Pelaporan ini tidak hanya bertujuan untuk mencari keadilan personal dan perlindungan keamanan bagi korban, tetapi juga sebagai wujud perlawanan nyata terhadap segala bentuk intimidasi terhadap profesi pers.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas organisasi profesi, khususnya Pokja wartawan di Kabupaten Kuningan, untuk membersihkan diri dari oknum-oknum yang merusak citra pers. Publik dan insan pers mendesak agar aparat penegak hukum memproses laporan ini secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu guna memberikan efek jera serta memulihkan wibawa hukum di Kabupaten Kuningan.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *