Kabupaten Kuningan:Tanpa Bekal Bimtek, Penanggung Jawab Lapangan Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Abaikan Ketentuan Regulasi dan Picu Risiko Konstruksi

Kabupaten Kuningan:Tanpa Bekal Bimtek, Penanggung Jawab Lapangan Revitalisasi SDN 2 Cimaranten Abaikan Ketentuan Regulasi dan Picu Risiko Konstruksi

Spread the love

Kuningan – Khatulistiwatipikor.com

Senin,16 November 2026.Pelaksanaan program Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 2 Cimaranten kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, disorot tajam setelah Ramli, selaku Penanggung Jawab Lapangan kegiatan fisik, secara terbuka mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) revitalisasi sekolah.

Menurut Ramli yang mengklaim sebagai pihak penanggung jawab lapangan pelaksanaan kegiatan revitalisasi SDN 2 Cimaranten, ia tidak mengetahui terkait hal bimtek kegiatan revitalisasi pendidikan sebelum kegiatan direalisasikan saat ini.

“saya tidak tahu itu bimtek, dan tidak pernah mengikuti bimtek kegiatan revitalisasi sekolah yang sedang direalisasikan saat ini,” terangkan Ramli saat dikonfirmasi media dilokasi kegiatan, Senin (16/11).

Padahal, keterlibatan aktif seluruh unsur pengelola termasuk penanggung jawab lapangan dalam rangkaian Bimtek merupakan mandat penting untuk memastikan akuntabilitas proyek yang bersumber dari anggaran negara.

Tinjauan regulasi, kewajiban pengelolaan Swakelola yang terabaikan. Secara yuridis, pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, serta dijabarkan secara rinci melalui Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Bantuan Pemerintah tingkat kementerian pada tahun berjalan.

Selain itu, skema pembangunan fisik sekolah ini menggunakan mekanisme swakelola yang merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam regulasi tersebut, penyiapan kapasitas pengelola melalui pembekalan/Bimtek merupakan bagian dari standar tata kelola guna memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan hukum, khususnya bagi panitia di tingkat satuan pendidikan (P2SP) dan tim teknis lapangannya.

Potensi dampak negatif di lapangan, ketidakhadiran penanggung jawab lapangan dalam forum pelatihan formal dikhawatirkan membuka celah berbagai potensi negatif yang dapat menghambat keberhasilan proyek, di antaranya:

Penurunan mutu dan spesifikasi bangunan (Quality Control).

Kendala pelaporan administrasi.

Potensi temuan dan risiko hukum.

Risiko keterlambatan dan keselamatan kerja.

Tanpa pemahaman mendalam mengenai standar teknis dan gambar kerja (bestek) yang disampaikan dalam Bimtek, risiko kesalahan pengerjaan konstruksi oleh tukang atau pekerja lokal menjadi sangat tinggi.

Pengelolaan proyek swakelola menuntut kedisiplinan dokumentasi harian, mulai dari Buku Harian Proyek, pencatatan material, hingga foto progres berkala (0%, 50%, 100%) yang menjadi syarat mutlak pencairan dana termin dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Minimnya pemahaman terhadap aturan administrasi keuangan dan petunjuk teknis berpotensi memicu kekeliruan pelaporan yang berisiko menjadi temuan dalam audit pengawasan.

Tanpa manajemen waktu dan pemahaman standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sederhana, proyek rentan mengalami keterlambatan tenggat waktu serta mengabaikan aspek keselamatan pekerja di lingkungan sekolah.

Melihat tingginya risiko tersebut, berbagai pihak mendesak dinas terkait maupun tim teknis pendamping untuk segera melakukan peninjauan lapangan serta memberikan asistensi intensif kepada Ramli dan jajaran panitia di SDN 1 Cimaranten. Langkah ini mendesak dilakukan agar pembangunan fisik revitalisasi sekolah tetap berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan aman secara hukum.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *