Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Jumat,13 November 2026.Praktik perizinan pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kuningan kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, dugaan praktik suap dan pungutan liar berkedok “donasi” mencuat di Desa Kadurama, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang melibatkan pihak pelaksana lapangan dari korporasi penyedia layanan internet.
Berdasarkan informasi dan alat bukti yang dihimpun, dugaan suap ini melibatkan PT Sinergi Koneksi Nusantara selaku pihak pelaksana lapangan dari PT Eka Mas Republik Tbk (operator layanan MyRepublic). Modus yang digunakan diduga membungkus biaya pengkondisian atau izin lingkungan dalam bentuk “donasi” kepada pihak Pemerintah Desa Kadurama.
Kunci utama dari temuan ini adalah adanya alat bukti berupa kwitansi transaksi senilai Rp11.500.000,00 yang secara jelas mencatat aliran dana terkait proyek pemasangan tiang fiber optik di wilayah tersebut.
TITIK KRITIS dan MODUS OPERANDI
Praktik semacam ini dinilai mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan meliputi:
KETIADAAN DASAR HUKUM RETRIBUSI DESA Pemerintah desa secara regulasi tidak memiliki kewenangan untuk memungut biaya perizinan komersial secara sepihak di luar ketentuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan.
PENYALAHGUNAAN ISTILAH “Donasi”
Istilah sumbangan atau partisipasi kerap dijadikan kedok legalitas semu untuk meloloskan pemasangan tiang dan kabel fiber optik tanpa melalui mekanisme perizinan resmi dari instansi terkait di Kabupaten Kuningan.
UJI ALIRAN DANA (Trail of Money)
Bukti kwitansi senilai Rp11,5 juta tersebut kini menjadi sorotan apakah dana tersebut benar-benar masuk ke kas resmi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tercatat dalam APBDes, atau justru mengalir ke kantong pribadi oknum pejabat desa sebagai pelicin rekomendasi izin.
DESAKAN PENEGAKAN HUKUM
Masyarakat dan pegiat anti-korupsi di Kuningan mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), baik pihak kepolisian maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan, segera turun tangan melakukan investigasi mendalam.
Langkah ini penting untuk menguji keabsahan kwitansi transaksi tersebut, memeriksa pihak manajemen PT Sinergi Koneksi Nusantara dan PT Eka Mas Republik Tbk, serta memanggil perangkat Pemerintah Desa Kadurama guna menguak potensi tindak pidana korupsi berupa suap atau pemerasan dalam proses perizinan infrastruktur telekomunikasi.
Jika dibiarkan, praktik “suap berkedok donasi” dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi penataan ruang, keselamatan publik, serta marwah birokrasi pemerintahan desa di Kabupaten Kuningan.
(Red)
