Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Kamis,12 November 2026. Pelaksanaan proyek fisik pemerintah kembali menuai kritik tajam di tengah masyarakat. Proyek revitalisasi gedung SMPN 3 Luragung, Kabupaten Kuningan, tahun anggaran 2026 yang dikerjakan melalui skema swakelola diwarnai sejumlah dugaan pelanggaran mendasar. Mulai dari ketiadaan transparansi anggaran, pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga isu penyerapan tenaga kerja yang diduga mengesampingkan warga lokal.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, proyek yang seharusnya menjadi contoh tata kelola anggaran yang akuntabel ini justru berjalan tertutup dan berisiko tinggi bagi keselamatan para pekerjanya.
DERETAN DUGAAN PELANGGARAN KRUSIAL :
Transparansi Anggaran Dipertanyakan (Tanpa Papan Informasi).
Keselamatan Pekerja Diabaikan (Tanpa APD).
Marginalisasi Tenaga Kerja Lokal.
Hingga berita ini diturunkan, tidak tampak adanya papan informasi kegiatan atau papan nama proyek di lokasi pekerjaan. Padahal, pemasangan atribut tersebut merupakan kewajiban mutlak sebagai wujud keterbukaan informasi publik (KIP) dan amanat pengelolaan keuangan negara/daerah agar masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan. Ketiadaan papan proyek ini memicu kecurigaan publik terkait potensi praktik yang tidak transparan.
Ironisnya, para pekerja di lapangan tampak beraktivitas tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar konstruksi, seperti helm keselamatan (safety helmet), rompi, maupun sepatu pengaman (safety shoes). Kelalaian ini tidak hanya melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan standar Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), tetapi juga menempatkan nyawa para pekerja dalam ancaman bahaya yang nyata setiap hari.
Sejumlah pekerja yang dilibatkan dalam proyek swakelola ini justru dilaporkan berasal dari luar Kabupaten Kuningan. Kondisi ini mencederai semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan kearifan daerah, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja pada proyek-proyek bersumber dari anggaran daerah (APBD).
DESAKAN TINDAK TEGAS dan EVALUASI MENYELURUH
Praktik pelaksanaan proyek swakelola yang mengabaikan aturan hukum, standar keselamatan, serta transparansi publik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan selaku instansi penanggung jawab, serta Inspektorat Daerah dan DPRD Kabupaten Kuningan, didesak untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidang/sidak) serta mengevaluasi panitia pelaksana swakelola SMPN 3 Luragung.
LANGKAH KOREKTIF YANG MENDESAK HARUS DIAMBIL MELIPUTI
Pemasangan papan informasi proyek secara terbuka agar publik mengetahui besaran anggaran dan volume pekerjaan.
Kewajiban mutlak penggunaan APD bagi seluruh pekerja demi menjamin keselamatan kerja.
Evaluasi komposisi tenaga kerja agar lebih memprioritaskan dan memberdayakan warga lokal Kabupaten Kuningan.
Transparansi dan keselamatan kerja adalah harga mati dalam setiap pelaksanaan pembangunan fasilitas publik. Pembiaran atas pelanggaran ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola proyek pemerintah lainnya di Kabupaten Kuningan.
(Red)
