Kuningan – Khatulistiwatipioor.com
Ketua LSM FRONTAL, Uha Juhana, memberikan tanggapan resmi terkait langkah Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU) yang mengadukan Bupati Kuningan dan Wali Kota Cirebon ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengenai kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis.
Uha menyatakan bahwa menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, langkah yang ditempuh oleh ALAMKU perlu dihormati dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.
“Melaporkan itu hak warga negara. Siapa pun boleh menyampaikan pengaduan apabila merasa ada persoalan yang perlu ditindaklanjuti secara hukum. Jadi, kita hormati saja hak tersebut,” ujar Uha, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, substansi pengaduan yang mencakup kewenangan pengelolaan sumber air, legalitas perizinan, hingga mekanisme penerimaan kompensasi harus dilihat secara objektif berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Terkait kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), ia menilai perlunya kejelasan menyeluruh mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan otoritas pengelola kawasan.
“Kalau memang ada pertanyaan mengenai kewenangan, tentu harus dilihat dasar hukumnya. Apakah kerja sama tersebut sudah sesuai ketentuan, apakah ada persetujuan dari pihak yang berwenang, semuanya perlu diperiksa. Jangan sampai kita berasumsi sebelum mengetahui fakta sebenarnya,” tambahnya.
Selain itu, Uha menyoroti pentingnya penelusuran terhadap status izin pengambilan air serta kejelasan dasar, mekanisme pencatatan, dan penggunaan anggaran kompensasi oleh pemerintah daerah. Ia menyerahkan sepenuhnya pengujian mekanisme tersebut kepada aparat penegak hukum agar tidak ada pihak yang mengambil kesimpulan sendiri.
Di samping aspek hukum, ia menegaskan bahwa konservasi dan keberlanjutan lingkungan tidak boleh diabaikan. Pemanfaatan mata air untuk pelayanan publik harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air dan kelestarian kawasan.
Uha berharap Kejati Jawa Barat dapat menelaah seluruh substansi laporan secara komprehensif agar diperoleh kejelasan hukum tanpa menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah karena pengaduan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum sebelum proses pemeriksaan selesai.
Menutup pernyataannya, Uha mengingatkan agar persoalan ini disikapi secara bijaksana dengan tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan.
“Kita tunggu saja prosesnya… Masalah ini tentu harus disikapi secara bijaksana oleh siapa pun. Karena kalau sampai terjadi penghentian distribusi air secara tiba-tiba dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat di wilayah Kota Cirebon. Kalau dihentikan tentu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak sehingga harus disikapi secara bijak,” pungkasnya.
(Red)
