Kuningan,Jabar- Khatulistiwatipikor.com Pernyataan kuasa hukum Sekda Kuningan, U. Kusmana, yang menyebut tidak adanya hubungan hukum dalam gugatan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud), perlu diuji berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar bantahan di ruang publik.
Dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Kng dengan nilai gugatan Rp777,36 juta, persoalan mendasarnya ialah apakah hubungan hukum, kronologi transaksi, serta peran masing-masing tergugat telah dijelaskan secara utuh.
Rabu,(28/10/2026),Kuasa hukum Penggugat, Iza Mochamad Faozi, S.H.,CM.,CLA.,CPI. Perlu menegaskan dasar gugatan dan bukti yang mendukung tuntutan kliennya.
“Sebab, klaim tidak adanya hubungan hukum tidak otomatis menggugurkan gugatan, sebagaimana gugatan juga tidak otomatis membuktikan bahwa tergugat memiliki kewajiban sebagaimana dituntut.
Peran Tergugat I dan Tergugat II Harus Diperjelas
Hal yang patut diperiksa ialah pembagian peran dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II. Apakah keterlibatan keduanya sama, berbeda, atau saling berkaitan dalam transaksi yang disengketakan?
Kronologi transaksi, aliran dana, komunikasi, serta dokumen pendukung perlu diuji agar tidak muncul gambaran yang parsial, seolah-olah persoalan hanya berkaitan dengan satu pihak sementara peran pihak lain belum terungkap secara menyeluruh.
Ini bukan tuduhan bahwa salah satu tergugat sengaja mengorbankan pihak lainnya, melainkan tuntutan agar setiap peran yang relevan diperiksa secara objektif dan tidak ada pihak yang dibebani tanggung jawab tanpa dasar bukti.
Bantahan Harus Diuji dengan Bukti
Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR mengatur prinsip pembuktian dalam perkara perdata. Penggugat wajib membuktikan dasar tuntutannya, sedangkan tergugat berhak mengajukan bantahan beserta bukti tandingan.
Karena itu, apabila kuasa hukum tergugat menyatakan tidak ada hubungan hukum, argumentasi tersebut harus diuji terhadap fakta dan bukti yang relevan. Majelis hakimlah yang berwenang menilai hubungan hukum serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Inti sanggahan:
jika memang tidak ada hubungan hukum, biarkan bukti membuktikannya. Jika terdapat keterlibatan pihak-pihak dalam transaksi yang disengketakan, peran mereka juga harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan biarkan bantahan sepihak menggantikan proses pembuktian di pengadilan.”Tuntaskan Izza
(Red)
