Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Kasus gugatan perdata sengketa utang senilai Rp777,36 juta yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, serta Kasubag Kepegawaian Disdik, dinilai perlu segera diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi bola liar di ruang publik. Hal tersebut ditekankan oleh Ketua Sundawani Wirabuana Kuningan Kota, Dian Basudiman, guna menjaga marwah pemerintah daerah dan dunia pendidikan Kabupaten Kuningan.
Dian menyatakan bahwa dalam prinsip moral maupun ajaran agama, utang merupakan kewajiban yang wajib dibayar. Kendati demikian, keberadaan utang, besaran nilai, serta pihak yang bertanggung jawab harus diuji dan dibuktikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku.
“Yang pasti, dalam ajaran agama pun utang wajib dibayar. Kalau tidak ada uang, ya jual aset yang ada, sepanjang dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum. Bukan malah berkelit dan banyak alibi,” tegas Dian Basudiman.Sabtu,(24/10).
Dian mengingatkan pentingnya membedakan antara menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan dengan mempertanyakan perkara yang sedang berproses secara hukum. Menurutnya, gugatan perdata tidak secara otomatis membuktikan tergugat melakukan wanprestasi, karena penggugat wajib membuktikan dalilnya, sementara tergugat berhak membantah dan mengajukan bukti tandingan.
Namun di sisi lain, asas praduga tak bersalah tidak boleh serta-merta menutup ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial serta mengetahui pokok sengketa secara berimbang.
“Proses hukum yang masih berlangsung tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk mengawal perkara ini. Pemberitaan perlu menyajikan keterangan para pihak secara berimbang, di mana pernyataan penggugat maupun bantahan tergugat sama-sama harus diuji melalui pembuktian di persidangan,” tambahnya.
Terkait status U. Kusmana yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Kuningan, Dian menilai hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran jabatan. Apabila terdapat keterkaitan dengan urusan kedinasan atau penggunaan anggaran, maka hal itu harus dibuktikan melalui mekanisme terpisah.
Sundawani Wirabuana Kuningan Kota berharap penyelesaian sengketa ini berpijak sepenuhnya pada alat bukti dan hukum yang berlaku, tanpa mengorbankan hak pihak mana pun untuk memperoleh keadilan, sekaligus menjaga kondusivitas serta kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kuningan.
(Red)
