Kuningan, Jabar – Khatulistiwatipikor.com
Jumat, 23 Oktober 2026, Pembongkaran Tugu Bola Dunia di Jalan Ir. Soekarno, Kabupaten Kuningan, memicu polemik hukum. Ketua FORMASI, Manap Suharnap, secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan beserta pihak-pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi terbuka atas tindakan yang dinilai penuh kejanggalan dan berpotensi melanggar hukum tersebut.
Manap menegaskan bahwa pembongkaran fasilitas publik tidak boleh dilakukan secara sembrono tanpa pijakan regulasi yang jelas. Tindakan sepihak tanpa prosedur administrasi dan kewenangan yang sah dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum yang serius bagi pihak-pihak yang terlibat.
“Pembongkaran fasilitas publik harus memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang jelas. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Manap.(23/10).
Guna mendudukkan persoalan secara objektif dan transparan di hadapan publik, FORMASI menuntut penjelasan komprehensif atas beberapa hal mendasar.
“yang pertama tentang dasar hukum kebijakan, apa landasan yuridis dan urgensi di balik keputusan pembongkaran Tugu Bola Dunia?
Kedua tentang status aset daerah,bagaimana kejelasan status kepemilikan, pencatatan, serta penghapusan aset Tugu Bola Dunia dalam neraca kekayaan daerah?
Yang ketiga tentang legalitas kewenangan,siapa pihak penanggung jawab dan instansi mana yang memegang kewenangan penuh atas pelaksanaan eksekusi pembongkaran tersebut?
FORMASI mendesak pemeriksaan menyeluruh oleh instansi berwenang. Memandang perlunya langkah investigatif dan konfirmasi lintas instansi guna membongkar dugaan pelanggaran administrasi maupun potensi penyalahgunaan wewenang perangkat daerah terkait
“Dinas teknis seperti pengelolaan aset, pekerjaan umum, penataan ruang, serta Dinas Perhubungan (jika berkaitan dengan fasilitas lalu lintas) wajib memberikan keterangan resmi terkait mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Inspektorat Kabupaten Kuningan. Diminta untuk proaktif melakukan pemeriksaan internal guna menguji ada atau tidaknya pelanggaran prosedur administrasi.
Aparat penegak hukum (APH). Apabila dalam proses penelusuran ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau fasilitas negara, FORMASI mendesak agar kasus ini ditindaklanjuti secara pidana.’tegas Manap Suharnap ketua Formasi,
Hingga saat berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi terbuka yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan maupun pihak pelaksana pembongkaran. FORMASI menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama untuk meredam spekulasi publik dan memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
(Red)
