KUNINGAN – Khatulistiwatipikor.com
Ketegangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mencuat pascarapat paripurna memicu keprihatinan publik. Silang pendapat yang memanas terkait kinerja dan kehadiran jajaran eksekutif dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan jika tidak segera diredam.(Senin 11 September 2026).
Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, menegaskan agar elite politik dan pejabat daerah tidak terjebak dalam pertarungan ego kelembagaan yang berujung pada kerugian masyarakat.
“Dewan meradang, Pemda membalas. Kalau terus seperti ini, mau bagaimana cara mengelola pemerintahan? Jangan sampai hubungan eksekutif dan legislatif berubah menjadi saling sandera. Jangan jadikan rakyat tumbal ego kekuasaan,” tegas Manap di Kuningan, Jumat (11/9/2026).
POIN – POIN IMBAUAN FORMASI
Proporsionalitas Pengawasan.
Keterbukaan Eksekutif.
Tanggung Jawab Moral Sumpah Jabatan.
Ruang Dialog Kelembagaan.
“DPRD diharapkan menjalankan fungsi kontrol secara kritis, konsisten, dan berbasis data, tanpa menjadikannya sebagai alat serangan personal atau politik.
Pemda diminta tidak bersikap defensif atau emosional dalam merespons kritik, melainkan menjawab setiap persoalan anggaran dan pelayanan publik secara transparan.
Kedua belah pihak diingatkan bahwa operasional dan gaji lembaga bersumber dari pajak rakyat, sehingga kewajiban utama adalah menjaga mutu pelayanan publik.
Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme resmi dan duduk bersama, bukan melalui perselisihan yang dipertontonkan di ruang publik.”tegaskan Manap Suharnap
Manap Suharnap menekankan bahwa dinamika beda pendapat merupakan hal yang sehat dalam demokrasi. Namun, ia mewanti-wanti agar ketegangan ini tidak sampai mengganggu jalannya agenda strategis daerah, seperti pembahasan anggaran, program pembangunan, hingga pelayanan dasar bagi masyarakat.(red)