Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Ketua GIBAS Resort Kuningan, Manap Suharnap, mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuningan terkait rencana optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga tingkat desa dan kelurahan, Senin (16/11/2026).
Di tengah upaya pemerintah daerah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Manap mengingatkan agar kebijakan penagihan tidak dilakukan dengan cara-cara menekan masyarakat kecil yang saat ini tengah menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah.
“Perlu diingat, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang rawan. Jangan sampai ada pemaksaan pembayaran pajak kendaraan terhadap masyarakat miskin. Jika pendekatannya terlalu menekan, justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan merusak kondusivitas daerah,” tegas Manap.
Lebih lanjut, Manap menyoroti bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah sedang menghadapi tantangan serius. Berbagai informasi dan dugaan penyelewengan uang pajak turut menggerus tingkat kepercayaan masyarakat, yang menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas nyata dari pemerintah.
GIBAS menegaskan bahwa sebelum menertibkan masyarakat hingga ke pelosok desa, para pejabat dan penyelenggara pemerintahan wajib menunjukkan contoh nyata. Pemerintah harus transparan dalam pelaporan harta kekayaan pribadi serta memastikan seluruh aset kendaraan pribadi maupun dinas telah memenuhi kewajiban pajaknya.
Dalam kesempatan yang sama, Manap secara terbuka mempertanyakan status administrasi dan pembayaran pajak kendaraan Toyota Innova Zenix dengan nomor polisi E 1472 YA yang belakangan sering digunakan oleh Bupati Kuningan. Penjelasan secara terbuka ini diperlukan demi menegakkan prinsip kesetaraan (equality before the law) agar tidak muncul kesan bahwa rakyat kecil diawasi ketat sementara kendaraan pejabat luput dari perhatian.
GIBAS meminta Pemda Kuningan memberikan kebijakan masa toleransi yang jelas bagi masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah didorong untuk hadir membawa solusi, bukan menambah beban rakyat.
Pengawasan pajak hingga tingkat desa dan kelurahan diminta agar tidak dijadikan instrumen untuk menakut-nakuti warga. Aparatur di tingkat bawah diarahkan untuk lebih mengedepankan sosialisasi dan pendekatan persuasif yang humanis.
“Pemda Kuningan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jangan hanya melihat target PAD, tetapi lihat juga kondisi nyata masyarakat. Pajak memang kewajiban, tetapi pendekatan pemerintah harus mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum,” pungkas Manap.
GIBAS berharap Pemda Kuningan segera mengevaluasi pola penagihan pajak, menetapkan kebijakan toleransi yang manusiawi, serta memastikan bahwa transparansi dimulai dari para pejabatnya sendiri sebelum menuntut ketaatan penuh dari rakyat.
(Red)
