Kuningan – khatulistiwatipikor.com
Sabtu,14 November 2026. Audiensi terkait penanganan kasus tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan pada Rabu (12/11/2026) lalu, memunculkan desakan kuat agar penegak hukum mengusut perkara ini secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Pemeriksaan dinilai tidak boleh hanya berhenti pada pihak penerima tunjangan semata.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan masyarakat menegaskan pentingnya Kejari Kuningan memeriksa pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses verifikasi dan pertimbangan kebijakan. Secara khusus perwakilan masyarakat meminta pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Hukum serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam hal ini Sekretaris Daerah yang menjabat pada saat proses tersebut berlangsung.
Menurut perwakilan masyarakat, langkah ini krusial mengingat terdapat tahapan verifikasi yang dilalui setelah usulan diajukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD berdasarkan perhitungan appraisal.
“pihaknya meminta agar Kejaksaan memeriksa Kabag Hukum dan Ketua TAPD, yaitu Sekda pada saat itu, sebagai tim verifikator setelah diajukan oleh Banggar berdasarkan perhitungan appraisal,” tegas perwakilan masyarakat.(12/12).
Selain aspek hukum, desakan keras juga datang dari unsur masyarakat, salah satunya dari organisasi masyarakat (ormas). Yang mengusulkan agar anggota DPRD yang terlibat dalam persoalan tunjangan ini turut dikenai konsekuensi politik berupa Pergantian Antarwaktu (PAW), tentunya dengan tetap mematuhi mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas kedatangan serta masukan konstruktif yang disampaikan oleh peserta audiensi. Pihaknya menyatakan bahwa berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan penting (sharing) bagi penyidik dalam menangani perkara ini.
“Terima kasih atas audiensi rekan-rekan. Masukan-masukan ini jadi bahan sharing buat kami,” ujar Yustina Engelin Kalangit.(12/11).
Pernyataan Kajari tersebut menjadi respons atas berbagai pandangan dan masukan peserta audiensi mengenai penanganan perkara tunjangan DPRD Kuningan.
TRANSPARANSI dan AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Substansi utama yang mengemuka dalam audiensi ini adalah perlunya mengurai rantai pengambilan keputusan secara utuh. Proses penganggaran dan penetapan tunjangan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari usulan, verifikasi, pertimbangan hukum, penetapan kebijakan, hingga realisasi pembayaran.
Publik kini menantikan langkah progresif dari Kejari Kuningan untuk mengungkap pihak-pihak yang mengusulkan, memverifikasi, memberikan pertimbangan hukum, menetapkan kebijakan, hingga memerintahkan pembayaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang daerah menuntut kejelasan tanggung jawab dari seluruh pihak sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.
(Red)
