Ketua GIBAS Resort Kuningan: Jabatan Wakil Presiden Harus Menjadi Simbol Persatuan, Bukan Sekadar Representasi Kepentingan Partai Politik
Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka ruang diskusi mengenai sosok yang akan mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Ketua GIBAS Resort Kuningan, Manap Suharnap, menyampaikan usulan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur pengganti Wakil Presiden dari kalangan tokoh nasional nonpartai politik.
Menurut Manap, momentum pergantian Wakil Presiden seharusnya tidak semata-mata menjadi ruang kompromi dan pembagian kekuatan politik antarpPartai, tetapi juga kesempatan menghadirkan figur yang memiliki kapasitas sebagai pemersatu bangsa.
Ia mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan tokoh nasional yang berasal dari organisasi kemasyarakatan besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.
Kedua organisasi tersebut memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa, dengan basis masyarakat yang luas serta kontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kebangsaan.
Namun, Manap juga menawarkan gagasan yang lebih luas dan tidak biasa. Ia menilai Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan tokoh dari kalangan raja atau sultan Nusantara sebagai alternatif figur Wakil Presiden.
Menurutnya, keberadaan kerajaan dan kesultanan merupakan bagian dari sejarah panjang pembentukan peradaban dan perjalanan Indonesia. Para tokoh tersebut dapat dipertimbangkan sebagai representasi warisan kebudayaan, sejarah, dan keberagaman bangsa.
Mengapa Raja atau Sultan?
Manap menjelaskan bahwa gagasan tersebut berangkat dari pemikiran tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
Dalam pandangannya, figur dari kalangan raja atau sultan yang memiliki rekam jejak kebangsaan, integritas, serta diterima lintas kelompok dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat simbol persatuan nasional.
“Jangan sampai kursi Wakil Presiden hanya dipandang sebagai representasi kepentingan partai politik. Kita membutuhkan figur yang bisa berdiri di atas semua golongan, merangkul seluruh elemen bangsa, dan mengutamakan kepentingan negara,” demikian gagasan Manap.Jumat (13/11)
Ia menambahkan, Indonesia memiliki kekayaan sejarah dan tradisi kepemimpinan yang tidak boleh dilupakan. Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nusantara telah memiliki kerajaan dan kesultanan dengan latar belakang budaya serta tradisi yang beragam.
Karena itu, menurut Manap, mempertimbangkan tokoh kerajaan atau kesultanan bukan semata-mata persoalan mengangkat kembali simbol monarki, melainkan membuka ruang penghargaan terhadap warisan sejarah Nusantara dalam kerangka negara republik.
Persatuan di Atas Kepentingan Politik
Manap berharap Presiden Prabowo dapat melihat proses pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai momentum memperkuat rekonsiliasi nasional.
Baginya, siapa pun figur yang nantinya dipilih harus memiliki integritas, kapasitas kenegarawanan, pemahaman konstitusi, serta komitmen menjaga keutuhan NKRI.
“Yang paling penting adalah bagaimana Indonesia tetap utuh. Jangan sampai perbedaan kepentingan politik justru memperlebar sekat di tengah masyarakat. Kita ingin Wakil Presiden yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik kelompok atau partai tertentu,” tegasnya.
Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dari elemen masyarakat yang menginginkan proses pergantian Wakil Presiden tidak hanya dilihat dari kalkulasi politik, tetapi juga dari perspektif kebangsaan, sejarah, dan persatuan nasional.
Pada akhirnya, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi. Gagasan Manap pun menjadi bahan diskusi publik mengenai kemungkinan hadirnya figur nonpartai sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan Indonesia.
(Red)
