Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Senin,9 November 2026.Rencana dan aktivitas pengelolaan lahan perkebunan tebu skala luas yang mencakup areal hektaran di kawasan hutan Perhutani, tepatnya di blok Gunung Sugih / Cihoe yang masuk wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bantar Panjang, KPH Kuningan, tengah menjadi sorotan publik dan pemerhati lingkungan.
Alih fungsi atau pemanfaatan kawasan hutan negara untuk komoditas monokultur skala besar ini memicu berbagai tanggapan kritis terkait aspek perizinan, dampak ekologis, hingga keadilan sosial bagi masyarakat sekitar hutan.
Sejumlah pihak menilai bahwa pengelolaan kawasan hutan oleh korporasi atau pihak ketiga di wilayah tersebut harus diawasi secara ketat.
Kejelasan Legalitas dan Perizinan Resmi.
Keadilan Sosial dan Hak Garap Masyarakat (Pesanggem).
Publik mendesak pihak manajemen Perum Perhutani KPH Kuningan serta instansi berwenang untuk membuka secara transparan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau skema perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Apakah aktivitas tersebut telah melalui kajian kelayakan yang matang dan sesuai dengan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH)?
Aspek kemitraan dengan masyarakat lokal, petani penggarap, serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat wajib dikedepankan. Jangan sampai investasi skala besar justru mengikis ruang hidup atau menutup akses ekonomi masyarakat tapak yang selama ini menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, berbagai elemen masyarakat dan pegiat lingkungan mendesak agar Perum Perhutani KPH Kuningan serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan audit lapangan. Evaluasi menyeluruh diperlukan guna memastikan tidak ada aturan kehutanan yang dilanggar serta menjamin terciptanya good governance dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kuningan.
Transparansi dan ketegasan dari pihak pengelola hutan mutlak diperlukan agar pemanfaatan lahan tidak berujung pada kerusakan ekologis jangka panjang maupun konflik sosial di tengah masyarakat.
(Red)
