KUNINGAN – Khatulistiwatipikor.com
Penanganan laporan polisi atas nama pelapor Sdr. DD, Kepala Biro Media KabarSBI.com Kuningan, resmi memasuki babak krusial. Penyidik kepolisian mengambil langkah tegas dengan mengagendakan gelar perkara khusus serta menarik asistensi langsung dari Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jabar.
Langkah progresif ini tertuang dalam laporan dengan nomor LP/B/91/VI/RES.1.24/2026/SPKT/POLRES KUNINGAN/POLDA JABAR tertanggal 4 Juni 2026. Pelibatan aktif Ditressiber Polda Jabar menegaskan keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar akar permasalahan secara objektif, transparan, dan tanpa kompromi, khususnya dalam mendalami dimensi digital, ancaman siber, serta potensi pelanggaran hukum berlapis yang menyasar profesi jurnalis di lapangan.
Gelar perkara khusus ini dijadwalkan sebagai langkah strategis untuk mengevaluasi seluruh alat bukti, petunjuk digital, serta keterangan saksi yang telah dihimpun oleh penyidik Polres Kuningan. Dengan hadirnya asistensi dari Ditressiber Polda Jabar, proses penyidikan diharapkan semakin mendalam, terukur, dan mampu menjangkau aspek-aspek teknis kejahatan siber yang menyertai kasus ini.
“Langkah penarikan asistensi dan pelaksanaan gelar perkara khusus ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap profesi jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan undang-undang,” ujar perwakilan tim SBI terkait langkah progresif tersebut.Sabtu (22/10/2026).
Kasus yang menimpa Kabiro KabarSBI.com Kuningan ini menjadi perhatian luas berbagai kalangan, terutama insan pers dan organisasi jurnalis. Mengingat kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, segala bentuk intimidasi, ancaman kekerasan, maupun teror digital (siber) terhadap wartawan tidak dapat ditoleransi dan harus diproses secara hukum yang berlaku.
Melalui sinergi antara Polres Kuningan dan Ditressiber Polda Jabar, penanganan perkara ini diharapkan dapat berjalan tuntas hingga ke meja hijau, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di wilayah hukum Polda Jabar.
(Red)
