Kuningan,Jabar – Khatulistiwatipikor.com
Jumat, 23 Oktober 2026. Isu dugaan praktik “ijon” atau komitmen paket pekerjaan sebelum proses penganggaran dan pengadaan resmi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan publik. Aliansi Formasi, melalui ketuanya Manap Suharnap, mendesak adanya penelusuran objektif berbasis dokumen perencanaan, mekanisme pengadaan, hingga aliran dana guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.Jumat, (23/10/ 2026)
Dugaan yang berkembang di ruang publik ini menyoroti tata kelola proyek di bawah Bidang Bina Marga DPUTR Kuningan. Adanya indikasi pembagian paket atau komitmen dini kepada rekanan tertentu dinilai perlu diuji kebenarannya melalui pembuktian yang sah, bukan sekadar berdasarkan klaim kepemilikan paket semata.
Menurut penilaian Formasi melalui Manap Suharnap, kondisi ini mendesak transparansi rencana umum pengadaan (RUP). Sebagai langkah awal pengujian transparansi, publik mendesak agar Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bina Marga Tahun Anggaran 2026 segera dibuka secara luas. Dokumen krusial tersebut mencakup
“Nama paket pekerjaan dan lokasi, Nilai pagu dan sumber anggaran, Jadwal pengadaan serta dasar penentuan prioritas pembangunan. Dokumen ini nantinya perlu disandingkan dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), data riil kondisi infrastruktur jalan, serta dokumen penganggaran yang telah ditetapkan,”Ujar Manap Suharnap
Kendati demikian, Formasi mengingatkan bahwa munculnya suatu paket di luar usulan Musrenbang tidak serta-merta menjadi bukti adanya praktik ijon, mengingat penetapan prioritas bisa dipengaruhi oleh pertimbangan teknis mendesak maupun kebijakan anggaran. Oleh karena itu, indikasi penyimpangan wajib dibuktikan melalui rekam jejak dokumen yang valid.
“Inspektorat dan penegak hukum diminta bergerak untuk menjaga objektivitas dan menegakkan supremasi aturan pengadaan barang dan jasa, unsur pengawasan internal diminta proaktif. Pemeriksaan diarahkan untuk memastikan apakah terdapat komunikasi atau kesepakatan tidak semestinya antara pejabat teknis dengan calon penyedia, pengaturan spesifikasi guna menguntungkan pihak tertentu, hingga transaksi yang mencederai integritas pengadaan,”ungkap Manap Suharnap
Sambung Manap, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup dan dapat diverifikasi, persoalan ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi pengadaan pemerintah, maupun jalur hukum apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sebaliknya, tuduhan sepihak terhadap pejabat tertentu tidak dapat divonis sebagai fakta sebelum didukung bukti yang memadai.
Ia pun menyampaikan tuntutan klarifikasi pihak terkait guna menghindari disinformasi dan menjaga kondusivitas tata kelola pemerintahan daerah, sejumlah pihak didorong untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, di antaranya
“Bupati Kuningan (Dian Rachmat Yanuar) dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuningan, diminta menjelaskan mekanisme penentuan prioritas proyek jalan tahun 2026, pengawasan internal terhadap pejabat teknis, serta langkah-langkah mitigasi konflik kepentingan.
Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kuningan, diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengklarifikasi isu komunikasi, komitmen, atau dugaan transaksi dengan rekanan terkait paket pekerjaan tahun anggaran mendatang. Hingga keterangan resmi serta dokumen terverifikasi dipublikasikan, dugaan pembagian paket maupun penerimaan dana ijon belum dapat dinyatakan terbukti.
Transparansi dokumen, audit independen oleh aparat pengawasan, serta keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk menjamin apakah perencanaan proyek jalan di Kabupaten Kuningan telah berjalan sesuai rel aturan atau justru menyimpang.”tandas Manap Suharnap
(Red)
