Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Publik diingatkan agar tetap mendudukkan proses hukum pada koridor yang benar menyusul bergulirnya gugatan perdata senilai Rp777,36 juta di Pengadilan Negeri Kuningan dengan Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2026/PN Kng. Perkara ini melibatkan pihak terkait termasuk Sekda Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, dan Arif Yudianto.Hal tersebut disampaikan Izza Mochammad Faozi, Kamis, (22/10/2026).
Ditegaskan Izza Mochammad Faozi, bahwa asas praduga tak bersalah harus dihormati secara proporsional, namun tidak boleh dipelintir menjadi tameng untuk menghindari ruang kritik, menutup pertanyaan publik, atau melemahkan kewajiban uji materiil di persidangan. Catatan penting dan poin-poin krusial terkait jalannya perkara ini yakni
“pembuktian menentukan, bukan opini publik. Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, prinsip hukum pembuktian berjalan secara objektif: pihak penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sementara pihak tergugat berhak mengajukan bukti tandingan. Gugatan di pengadilan tidak otomatis membuktikan kesalahan, namun bantahan sepihak di ruang publik atau media juga tidak menghapus kewajiban para pihak untuk membuktikan kebenarannya di hadapan majelis hakim.
Nilai Rp777,36 Juta masih berstatus dalil.Angka klaim yang terdiri dari dalil pinjaman tunai sebesar Rp650 juta dan pengadaan barang elektronik senilai Rp127,36 juta masih bersifat klaim awal. Nilai tersebut mutlak harus diuji keabsahannya melalui alat bukti yang sah—seperti kuitansi, bukti transfer perbankan, hingga dokumen pengadaan—dengan merujuk pada ketentuan sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan ganti rugi akibat wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata).
Mediasi bukan sekadar formalitas administratif.Proses mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 (khususnya Pasal 7) mewajibkan para pihak untuk hadir dengan iktikad baik. Tolok ukur iktikad baik tersebut dinilai secara otentik dari Berita Acara Mediator, bukan sekadar lewat pernyataan di media massa, dengan konsekuensi hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PERMA tersebut.
Ranah keperdataan, bukan hubungan kedinasan. Penting untuk digarisbawahi bahwa hak menggugat tidak gugur atau terhalang oleh hubungan kedinasan. Gugatan ini dilayangkan kepada subjek hukum dalam kapasitas pribadi (hubungan keperdataan), dan bukan ditujukan kepada institusi atau jabatan resmi Sekda Kabupaten Kuningan.
Keseimbangan hak Publik dan asas hukum. Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi penghakiman massa (trial by press). Kendati demikian, asas tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk membungkam transparansi. Publik memiliki hak untuk bertanya dan mengawasi jalannya proses peradilan, sementara pengadilan tetap menjadi satu-satunya instansi sah yang menentukan kebenaran materiil melalui putusan akhir.”jelasnya
(Red)
