
Kuningan – Khatulistiwatipikor.com
Senin,16 November 2026. Praktik pengalihan dan penguasaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa hand tractor secara ilegal kembali mencuat di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Datar, Kecamatan Cidahu. Kasus ini tidak hanya mencederai tujuan kesejahteraan petani, tetapi juga berpotensi melanggar sejumlah regulasi hukum dan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini diduga kuat melibatkan inisial A, mantan Ketua salah satu Kelompok Tani (Poktan) Cahaya Mekar di desa Datar. A diduga menyerahkan satu unit hand tractor bantuan pemerintah tahun 2015 kepada inisial D, anggota Poktan Cahaya Mekar lainnya di desa yang sama.
Saat dikonfirmasi, D mengaku menguasai hand tractor tersebut sejak lima tahun lalu setelah “menebusnya” senilai Rp5 juta dari A.(Senin,16/11)
Tanpa bantahan A membenarkan transaksi tersebut dan mengeklaim bahwa uang tebusan terinci untuk “penebusan” awal alat saat akan diturunkan sebesar Rp2 juta yang diserahkan kepada Kepala UPTD Cidahu pada masanya, berinisial DK (yang kini telah pensiun), sementara Rp2,5 juta digunakan untuk operasional lain (dengan sisa Rp500 ribu dilunasi melalui upah garap lahan) yang dikerjakan oleh D.(16/11)
Tentang praktik jual-beli, pengalihan kepemilikan sepihak, serta pungutan liar atas bantuan alsintan dari pemerintah merupakan pelanggaran berat terhadap hukum administrasi maupun hukum pidana.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pasal 2 dan Pasal 3: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda mulai dari Rp50 juta hingga Rp1 miliar.
Pasal 12 huruf e: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk dikerjakan bagi dirinya sendiri, diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Penggelapan dan Penadahan.
Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan: Pengurus kelompok tani atau pihak yang menguasai barang milik kelompok/negara secara melawan hukum untuk dimiliki sendiri dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
Pasal 480 KUHP tentang Penadahan: Pihak yang membeli, menyewa, atau menerima gadai barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan (seperti pengalihan aset bantuan secara ilegal) diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Alsintan Kementerian Pertanian.
Bantuan pemerintah berupa alsintan bersifat hibah barang kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk dikelola secara komunal dan dilarang keras untuk diperjualbelikan, dipindahtangankan, atau dijadikan hak milik pribadi.
Pengalihan aset negara berupa alsintan ini memicu desakan agar aparat penegak hukum (APH) serta Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan segera turun tangan. Penegak hukum diminta untuk memeriksa seluruh pihak yang disebut, termasuk mantan Ketua Poktan (A), penerima alih kepemilikan (DK), hingga mantan Kepala UPTD (D), guna mengusut tuntas aliran dana dan menegakkan aturan hukum yang berlaku di Kabupaten Kuningan.
(Red)
