Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Diduga Langgar Prosedur : Sewa Tanah Bengkok 1 Tahun oleh Pj Kades Kalimanggis Kulon Dinilai Lampaui Masa Jabatan

Spread the love

Kuningan – Khatulistiwatipikor.com

Rabu, 11 November 2026. Pemerintahan Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, tengah diterpa isu miring terkait pengelolaan aset desa berupa tanah bengkok hektaran luasannya. Kasus ini menyoroti dugaan penguasaan aset oleh mantan kepala desa yang telah mengundurkan diri pada Mei 2026, serta kebijakan kontroversial Penjabat (Pj) Kepala Desa yang menyewakan lahan tersebut melebihi sisa masa jabatannya.

KRONOLOGI PERMASALAHAN

Dugaan penahanan aset oleh Mantan Kades hingga saat ini, mantan Kepala Desa Kalimanggis Kulon yang mundur pada Mei 2026 diduga belum menyerahkan tanah bengkok seluas 4,6 hektar. Padahal, tanah tersebut merupakan kekayaan milik desa yang wajib dikembalikan segera setelah masa jabatan berakhir.

Kebijakan sewa melampaui masa Jabatan oleh Pj Kades pengganti sementara yang baru menjabat beberapa bulan dilaporkan telah menyewakan kembali tanah bengkok tersebut kepada pihak penggarap yang sama untuk masa sewa satu tahun senilai Rp 13 juta. Langkah ini dinilai tidak lazim mengingat total masa jabatan Pj Kades tersebut hanya berlangsung selama enam bulan.

TINJAUAN REGULASI dan DASAR HUKUM PENGELOLAAN ASET DESA

Tindakan penahanan aset maupun kebijakan sewa tanah bengkok yang tidak sesuai prosedur berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengatur secara tegas bahwa kekayaan milik desa (termasuk tanah bengkok/tanah kas desa) harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib administrasi dan hukum. Aset desa dilarang keras dikuasai secara pribadi atau dialihkan tanpa melalui mekanisme resmi desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa:

Pasal 1 angka 6 & Pasal 7: Menyebutkan bahwa aset desa yang berupa tanah bengkok/tanah kas desa merupakan kekayaan milik desa dan penggunaannya diperuntukkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Setiap bentuk pemanfaatan aset desa (seperti sewa, pinjam pakai, atau kerja sama) wajib melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes), mendapat izin atau persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Pj Kepala Desa tidak memiliki kewenangan mutlak untuk membuat kebijakan strategis sepihak yang mengikat melewati masa jabatannya tanpa prosedur yang sah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Penguasaan aset negara/daerah/desa secara melawan hukum oleh pihak yang tidak berhak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat berisiko memunculkan indikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan desa.

SANKSI ADMINSTRATIF dan HUKUM

Apabila dari hasil penelusuran terbukti terjadi pelanggaran dalam kasus ini, maka pihak-pihak terkait dapat dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum, meliputi:

Sanksi Administratif bagi Mantan Kades dan Pj Kades:

Teguran tertulis hingga pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan bagi perangkat/pejabat yang bersangkutan.

Kewajiban mutlak untuk segera mengembalikan atau memulihkan status hukum tanah bengkok seluas 4,6 hektar kepada Pemerintah Desa Kalimanggis Kulon.

SANKSI HUKUM/ PIDANA

Jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian desa, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana penjara serta denda.

Masyarakat Desa Kalimanggis Kulon bersama berbagai elemen publik mendesak Inspektorat Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh, audit aset, serta penegakan hukum yang transparan demi menjaga kondusivitas wilayah.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *