Wibawa Birokrasi Kuningan Runtuh: Perintah Kepala Dinas PUTR ‘Dikangkangi’ Bawahan, Kantor UPTD Disulap Jadi Parkir Liar Siswa

Wibawa Birokrasi Kuningan Runtuh: Perintah Kepala Dinas PUTR ‘Dikangkangi’ Bawahan, Kantor UPTD Disulap Jadi Parkir Liar Siswa

Spread the love

Kuningan – Khatulistiwatipikor.com

Jumat,30 Oktober 2026, Citra dan integritas birokrasi Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali tercoreng parah. Perintah tegas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan untuk mengosongkan dan menertibkan aset daerah secara terang-terangan diabaikan oleh Kepala UPTD PUTR Wilayah Kuningan.

Berdasarkan investigasi dan pantauan di lapangan pada Jumat (30/10/2026), halaman vital Kantor UPTD PUTR Kecamatan Kuningan telah beralih fungsi secara ilegal menjadi kantong parkir kendaraan bermotor para siswa SMKN 3 Kuningan. Alih fungsi aset negara ini dilakukan tanpa dasar hukum, prosedur resmi, maupun izin pinjam pakai yang sah.

PEMBANGKANGAN NYATA dan PELECEHAN TERHADAP PIMPINAN

Kasus ini bukan sekadar persoalan parkir sembarangan, melainkan bentuk insubordinasi (pembangkangan) birokrasi yang sangat serius. Kepala UPTD PUTR Kecamatan Kuningan dinilai telah melecehkan otoritas Kepala Dinas PUTR selaku pimpinan tertinggi instansi. Instruksi pimpinan untuk mengamankan aset daerah justru dimentahkan demi kepentingan segelintir pihak, memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran sistematis atau praktik pungutan liar (pungli) di balik alih fungsi lahan kantor pemerintah tersebut.

“Ini adalah tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kuningan. Ketika perintah kepala dinas saja berani diabaikan secara terang-terangan oleh bawahannya, bagaimana mungkin publik bisa mempercayai integritas birokrasi kita? Ini pelecehan terhadap wibawa institusi negara,” ujar salah seorang pengamat kebijakan publik lokal yang enggan disebutkan namanya.(30/10).

POTENSI PELANGGARAN HUKUM PENGELOLAAN ASET NEGARA

Alih fungsi aset milik pemerintah daerah untuk aktivitas komersial atau pihak luar tanpa mekanisme yang jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Fasilitas negara yang dibangun menggunakan uang rakyat (APBD) semestinya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik, bukan dijadikan lahan parkir liar yang berpotensi merusak fasilitas kantor dan mencemari lingkungan kerja birokrasi.

TUNTUTAN SIKAP TEGAS: COPOT KEPALA UPTD PUTR KUNINGAN !

Melihat arogan dan masifnya pelanggaran ini, elemen masyarakat dan aktivis transparansi di Kuningan mendesak Bupati Kuningan dan Inspektorat Daerah untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap penyalahgunaan aset di Kantor UPTD PUTR Kecamatan Kuningan.

BKPSDM Kabupaten Kuningan agar menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada Kepala UPTD PUTR Kecamatan Kuningan karena terbukti melakukan pembangkangan dan mencoreng nama baik korps pegawai negeri.

Dinas PUTR Kabupaten Kuningan segera mengambil tindakan tegas dengan mengosongkan paksa area tersebut hari ini juga tanpa kompromi.

Jika kasus ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk di mana pejabat tingkat bawah merasa kebal hukum dan bebas menyalahgunakan kewenangan atas aset negara.

(RD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *